Bansos Sulit Atasi Kerawanan Pangan

JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) berupa beras dinilai tak akan menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan.

Karena itu, optimalisasi konsep pangan lokal atau local food menjadi solusi tepat untuk mengatasinya.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menilai konsep kerawanan pangan akibat kemiskinan ekstrem lebih disebabkan kebergantungan terhadap komoditas beras.

Kerawanan pangan rentan di berbagai daerah yang defisit beras, bukan penghasil, khususnya kawasan Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara (NTT), Maluku, Papua, dan sebagian area Kalimantan.

Di sisi lain, lanjutnya, penduduk di wilayah Sumatera- Jawa dan Sulawesi mempunyai stok beras cukup berlimpah dan risiko kerawanan pangan tak tampak serius, terlebih lagi dengan sistem distribusi yang cukup masif.

"Kelompok paling miskin akan membeli beras untuk kebutuhan reguler harian, pendapatannya yang minim tidak memungkinkannya untuk membeli skala bulanan, maka mereka akan membeli dalam kondisi fluktuasi harga, termasuk saat harga tinggi atau bahkan ketika stok langka seperti awal tahun ini, mereka kehilangan akses terhadap beras," tegas Hafidz kepada Koran Jakarta, Selasa (18/6).

Di luar 10 persen masyarakat termiskin, lanjutnya, pembenahan tata niaga beras lebih inklusif perlu dilakukan.

Dia mencontohkan Tiongkok memberikan subsidi dengan konsep local food.

Dalam konsep ini, beras yang didistribusikan untuk masyarakat di radius kurang dari 100 kilometer (km) mendapatkan subsidi.

Hal itu menjadi insentif bagi produsen, khususnya petani, untuk mengembangkan produk beras lokalnya masing- masing yang dapat mendorong swasembada.

"Saat ini, tata niaga beras (di Indonesia) tersentral.

Meskipun banyak pelaku usahanya, tetapi kebijakannya tunggal dan peran pemerintah dalam kontrol harga dengan buka tutup kran impor berbasis kuota sering kali memojokan posisi petani bahkan kran impor sering dibuka justru menjelang panen raya di beberapa daerah sehingga harga jual gabah di tingkat petani jatuh," jelasnya.

Sebaliknya, para distributor besar diuntungkan karena mereka memiliki fleksibilitas antara mendistribusikan beras lokal ataupun mengakses beras impor yang lebih murah.

"Local food akan menjadi solusi, terlebih jika pemerintah serius merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa yang diarahkan untuk memperkuat sistem produksi dan distribusi produksi pertanian, khususnya beras maka akan sangat mungkin kita keluar dari dilema krisis pangan bersamaan dengan kesejahteraan petani yang meningkat," ungkap Hafidz.