Pemerintah Didesak Segera Implementasikan Kebijakan 'Net Zero Emission'

JAKARTA - Pemerintah didesak lebih serius mengimplementasikan kebijakan net zero emission (NZE) dengan mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT), penghematan energi dan kerja sama global melalui perencanaan transisi energi yang berkeadilan.

Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebelum penutupan acara tersebut di Jakarta, Minggu (26/5).

"Rakernas V juga mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan lanah berlumpur di sepanjang pantai," kata Puan.

Desakan itu disampaikan setelah mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrem, banjir dan tanah longsor, serta kepunahan keanekaragaman hayati.

Begitu juga dengan badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan berbagai dampak sosial lainnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan apreasiasi atas dorongan untuk segera mengimplementasikan transisi energi dan penurunan deforestasi menuju NZE guna mencegah memburuknya pemanasan global.

Salah satu faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, jelas Fabby, adalah dengan mengintegrasikan pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca dari perubahan tata guna lahan sebagai kuncinya.

"Intensitas emisi karbon rendah dari penyediaan energi kita merupakan daya tarik investasi asing dan domestik, dan Indonesia butuh lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi," papar Fabby.

Dia pun menyarankan agar PDIP lewat wakil-wakil mereka di DPR mendorong transisi energi, salah satunya mengejar bauran energi terbarukan minimal 40 persen pada 2030.

Sesuai amanat rakernas, maka para kader PDIP di legislatif dan pemerintahan harus menolak upaya-upaya untuk memperpanjang kebergantungan Indonesia pada energi fosil dan menurunkan target pencapaian energi terbarukan.

"Saya juga mendukung agar DPRD serta para kepala daerah di provinsi-provinsi di mana PDIP menjadi mayoritas agar menyelaraskan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD dengan hasil rakernas tersebut," kata Fabby.

Sebagai langkah konkret dari pelaksanakan rekomendasi rakernas, Fraksi PDIP di DPR RI diminta mendesak pemerintah untuk memensiunkan secara dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tua sebelum 2030 dengan menggunakan skema energy transition mechanism (ETM). Selain itu, harus mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk mencapai bauran minimal 40 persen pada 2030 mendatang.

Penguatan Peran

Dihubungi pada kesempatan terpisah, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan bentuk penguatan peran dan keberpihakan PDIP terhadap isu lingkungan dan energi yang perlu dan segera mendapat perhatian serius pemerintah.

"Rekomendasi ini juga strategis dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan energi nasional. Ini juga sekaligus menjadi fenomena dan perkembangan baru dan menarik bahwa lingkungan dan energi telah mendapatkan perhatian serius dari partai politik (parpol) yang selama ini dipandang masih sangat kurang dan belum menjadi agenda serius parpol.