Kurangi Titik Rawan Kriminal, Pemkot Bandung Priorotaskan Perbaikan PJU

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026.

Hal itu disampaikan Wali Kota Farhan usai memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (20/7), menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal, termasuk aksi begal.

Wali Kota Farhan mengakui, masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat.

"Kalau soal jalan yang gelap, saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Karena itu saya belum berani mengumumkan program khusus sampai pengadaannya benar-benar siap berjalan," ujar Wali Kota Farhan.

Wali Kota Farhan menjelaskan, pengadaan PJU semestinya sudah dapat dilaksanakan lebih awal. Namun setelah menjabat sebagai wali kota, ia memilih menyusun ulang skema penganggaran agar pelaksanaannya lebih efektif sekaligus dapat disinergikan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya susun ulang. Pelaksanaannya baru dimulai pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Tahun ini harus berjalan," tutur dia.

Menurut Wali Kota Farhan, percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mencontohkan, Jalan Supratman yang telah dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta koridor Pasteur hingga Gedung Sate yang juga memerlukan pembagian kewenangan. Sedangkan untuk Jalan Soekarno-Hatta, penanganannya melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota secara bersamaan.

"Kita sedang berbagi tugas. Mana lampu yang ditangani pemerintah pusat, mana yang ditangani provinsi, dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Memang ada proses negosiasi administrasi sehingga membutuhkan waktu," kata dia.

Wali Kota Farhan menargetkan, seluruh lampu penerangan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sudah dapat berfungsi pada triwulan keempat tahun ini. Ia menyebut kawasan tersebut sebagai salah satu titik yang paling menjadi perhatian karena kerap dikeluhkan masyarakat.

"Saya juga setiap malam sangat khawatir terutama di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk kawasan flyover dan sekitarnya. Itu salah satu titik yang rawan. Demikian juga kawasan Kiaracondong. Bahkan saya sendiri pernah ikut mengamankan kelompok pelaku begal di wilayah tersebut," ungkap dia.

Selain mempercepat pengadaan PJU di jalan umum, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terkait sistem pencahayaan di kawasan stadion, khususnya area ring luar yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas ekonomi setiap akhir pekan.

Wali Kota Farhan mengatakan pemerintah akan menentukan apakah sistem penerangan di kawasan tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem PJU Kota Bandung atau menggunakan sistem pencahayaan milik pengelola stadion.