Strategi BI Mencetak Uang Bisa Memperburuk Kondisi Perekonomian

» Independensi BI dipertanyakan karena seolah jadi kasir dari pemerintah.

» BI terlalu banyak campur tangan dalam pasar obligasi, ini bisa dianggap sebagai tanda bahwa ekonomi sedang tidak stabil.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kini bergabung dengan kelompok eksklusif pemegang surat utang negara terbesar setelah masuk melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) guna stabilisasi nilai tukar rupiah.

Otoritas moneter itu tercatat memiliki obligasi rupiah hingga 23 persen dari total kepemilikan pada minggu ini, melampaui kepemilikan bank-bank lokal. Menurut data pemerintah yang dikumpulkan Bloomberg, sebelum meningkatkan pembelian dalam rangka stabilisasi rupiah, kepemilikan BI pada awal 2020 masih kurang dari 5 persen.

Sebagai instrumen kebijakan di era pandemi, pembelian obligasi kini telah menjadi alat utama bagi Indonesia ketika berada dalam situasi menghadapi dominasi dollar AS tahun ini.

BI dinilai mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga acuan 25 basis poin atau 0,25 persen pada bulan April menjadi 6,25 persen, dan berjanji untuk mempertahankan tingkat tersebut sebagai upaya untuk mendorong nilai tukar rupiah kembali di bawah level 16.000 per dollar AS.

Dengan porsi sebesar itu, maka BI bersama bank sentral Jepang/ Bank of Japan (BoJ), sebagai pemegang surat utang negara RI terbesar.

"Statusnya sebagai pemegang obligasi pemerintah terbesar memungkinkan BI untuk mengendalikan volatilitas selama kondisi pasar global tidak menguntungkan," kata Myrdal Gunarto, ahli strategi Malayan Banking di Jakarta.

"Kami pikir ini merupakan perkembangan yang baik untuk pasar obligasi Indonesia," jelasnya.

Seperti diketahui, BI pada awalnya meningkatkan pembelian obligasi lokal untuk membatasi biaya pinjaman pemerintah selama pandemi sekaligus untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serupa dengan negara-negara lain seperti Filipina.

Namun, kebijakan yang seharusnya hanya berlaku saat pandemi Covid-19, kini kembali diterapkan untuk menstabilkan imbal hasil obligasi guna mencegah arus keluar selama volatilitas pasar, seperti pada periode bulan lalu ketika mata uang Asia terguncang oleh spekulasi bahwa Federal Reserve akan menunda penurunan suku bunga.

Independensi BI Dipertanyakan

Menanggapi agresifnya BI itu, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan ada beberapa kekhawatiran jika porsi kepemilikan BI di obligasi pemerintah semakin dominan. Pertama, independensi BI dipertanyakan karena seolah jadi kasir dari pemerintah.

"Besarnya belanja negara ke depan membuat pemerintah bergantung pada BI untuk menyerap utang baru," tegas Bhima.