PDIP Tentukan Koalisi atau Oposisi di Rakernas

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto mengungkapkan keputusan partainya soal bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya digelar 26 Mei 2024.

"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), antara lain mungkin evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita seperti apa," kata Utut saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4).

Utut mengatakan hingga saat ini belum bisa membeberkan langkah politik PDI Perjuangan setelah menelan kekalahan pada Pilpres 2024.

Ia juga belum bisa memastikan soal pertemuan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut diyakini menjadi salah satu momentum politik yang akan menentukan posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran. "Itu wilayahnya Mbak Puan (pertemuan antara Megawati dan Prabowo)," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya terbuka untuk semua partai yang ingin bergabung dalam koalisi pemerintah, salah satunya terbuka untuk PDI Perjuangan.

Muzani mengatakan komunikasi yang positif masih berlangsung antara dirinya dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Puan Maharani.

Namun, hingga saat ini, kedua belah pihak belum bisa memastikan kapan pertemuan politik itu akan berlangsung.

Peran Besar

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang Anang Sujoko mengemukakan bahwa keberadaan partai politik di luar koalisi akan memiliki peran besar untuk mengawasi kinerja pemerintah periode 2024 hingga 2029.

Menurut Anang, adanya partai politik nonkoalisi sejatinya tidak terkontaminasi dengan kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi akan lebih menjadi pengawas dalam pemerintahan.

"Tidak ada kontaminasi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Justru bagaimana pemerintahan yang ada itu perlu dikontrol dan yang bisa melakukan kontrol dengan baik adalah partai politik dari nonkoalisi," kata Anang.

Anang mengatakan sikap PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga saat ini belum menyatakan berkoalisi dengan pemenang Pemilihan Umum Presiden 2024 bisa menegakkan nilai demokrasi dalam pemerintahan.

Menurutnya, partai politik nonkoalisi tersebut akan mengambil peran sebagai oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sehingga sudah seharusnya berkomitmen atau berpihak pada kepentingan rakyat.