Riset Soroti 2 Tantangan yang Dihadapi Media Digital

Wawancara kami juga menemukan bahwa organisasi media alternatif Konde.co sudah memiliki prosedur operasi standar (SOP) khusus untuk menghadapi kekerasan seksual dan saat ini sedang menyelesaikan panduan peliputan "ramah perempuan".

Organisasi media lain, yakni Project Multatuli, juga mengadopsi SOP serupa. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga telah memperkenalkan prinsip-prinsip penerbitan tepercaya untuk mencegah kekerasan jurnalistik dan menekankan perlindungan perempuan dan anak.

Namun, masih diperlukan regulasi dan pedoman yang lebih jelas untuk melindungi jurnalis perempuan dan memastikan peliputan etis terhadap isu sensitif.

Pentingnya meninjau ulang peraturan

Tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi media tidaklah berdiri sendiri, tidak pula sederhana. Oleh karena itu, beragam pemangku kepentingan di media digital perlu menerapkan solusi multisektoral dan kontekstual yang mempertimbangkan implikasinya terhadap kebebasan jurnalistik, perlindungan data pribadi, dan kesetaraan di masyarakat.

Salah satunya, pemerintah perlu meninjau ulang peraturan yang memengaruhi media, khususnya UU ITE dan UU PDP, untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak mengancam kebebasan jurnalistik. Peninjauan ini perlu mengkaji sejauh mana peraturan ini menjawab tantangan-tantangan modern seperti KBGO secara memadai.

Khusus UU PDP, saat ini masih belum terdapat studi yang mengkaji pemahaman dan kesiapan industri media terkait UU PDP. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang spesifik untuk memahami sepenuhnya dampak dan pemahaman pemangku kepentingan tentang UU PDP di sektor media melalui kemitraan dengan akademisi.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan ketahanan media digital melalui Program Literasi Digital Nasional Indonesia. Namun, meskipun memiliki jangkauan yang luas dan pendanaan yang besar, kami menemukan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dan inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan program dengan meninjau ulang target yang dicapai serta mengarusutamakan gender dalam desain dan pelaksanaannya.

Selain pemerintah, organisasi media juga perlu menerapkan kebijakan yang sensitif gender yang lebih ketat untuk memperkuat peran perempuan dalam pers. Menimbang implikasi sosialnya yang signifikan, isu KBGO perlu diteliti lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka peraturan dan kebijakan media yang lebih baik untuk jurnalis perempuan.

Ke depannya, penelitian dan dialog yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan tetap diperlukan untuk memastikan berkembangnya masyarakat digital yang aman dan adil, serta memiliki pemahaman yang memadai.

Made Anthony Iswara, Junior Researcher, SMERU Research Institute dan Asep Kurniawan, Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.