Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Muhadjir: Penghentian Bansos Jelang Pilkada Tak Bijak

📅 Senin, 01 Apr 2024, 01:20 WIB | Oleh:
Muhadjir: Penghentian Bansos Jelang Pilkada Tak Bijak Doc: ANTARA/Laily Rahmawaty
Ket. Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai ide penghentian bantuan sosial (bansos) jelang pilkada tidak bijak. Menurutnya, penyaluran bansos sulit dipolitisasi sebab memiliki regulasi dan skema penyaluran yang jelas.

"Targetnya untuk menangani masalah kemiskinan. Menekan kelaparan. Masa lapar boleh ditunda karena sambil menunggu pilkada? Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak," ujar Muhadjir, di Jakarta, pekan lalu.

Muhadjir menerangkan, perlu dibedakan antara program Bansos dengan program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Bansos merupakan bagian dari program Perlinsos yang anggarannya mencapai 497 triliun rupiah.

Dia menambahkan, masyarakat menerima program-program Perlinsos baik secara langsung maupun tidak langsung berupa subsidi. Adapun penerima bansos spesifik by name, by address berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Jadi untuk Bansos itu semuanya mestinya tidak ada alasan untuk menghentikan. Karena itu sudah ada regulasinya dan sudah ada targetnya," jelasnya.

Muhadjir menyebut, pengaruh bansos dalam kemenangan Pemilu hanya persepsi saja. Meski begitu dia mendorong pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan inspektorat untuk mengawasi penyaluran bansos agar tidak disalahgunakan dalam Pilkada.

"Tetapi kalau by name by adress gimana cara menyalahgunakannya? Saya kok tidak yakin ya itu bisa dilakukan (penyalahgunaan bansos)," katanya.

Muhadjir mencontohkan, dalam penyaluran bantuan cadangan beras beberapa waktu lalu juga menggunakan skema by name by adress. Adapun penyalurannya menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Dan saya bertanggung jawab itu, bahwa data itu by name, by address, ada di kami. Kalau ada penyimpangan di lapangan itu bisa kita deteksi dan bisa dilaporkan ke kita," ucapnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • FIFA Asean Cup 2026: Sembilan Gol Antarkan Indonesia ke Final, Thailand Menanti
    Laga ini adalah salahsatu pertandingan bola paling menegangkan ...
  • Pembalakan Liar di TN Berbak-Sembilang Terbongkar, Ratusan Kayu dan Rel 1 Km Dimusnahkan.
    Pecuri kayu sampai membangun rel? Ini sih terang2an ...
  • Dagelan Tak Mutu Lapas Cibinong, Bisa Bangun 10 Rumah Sultan, tak Ada Anggaran Beli CCTV Rp200.000  
    Aparat dan pejabat di negeri ini makin terang2an ...
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
Advertisement
Inacraft Detail Sidebar
Ekonomi
Neraca perdagangan Indonesi...
Nasional
Presiden Prabowo lantik Wan...
Olahraga
Fitriani/Fadona melaju ke f...
Advertisement
Data Center AI Jatiluhur Ternyata Tanpa Amdal! KDM Setop Pembangunannya

Data Center AI Jatiluhur Ternyata Tanpa Amdal! KDM Setop Pembangunannya

03 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.