Penyediaan Lahan untuk Investasi di IKN Dipercepat

JAKARTA - Penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, segera dipercepat. Percepatan tersebut disampaikan setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN.

Seperti dikutip dari Antara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Rabu (13/3), mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual beli.

"Tadi saran dari Menteri Investasi, yang juga disepakati oleh Bapak Presiden agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN," kata Basuki seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, Presiden Jokowi menggarisbawahi agar proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.

"Itu tadi kalimat Presiden: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Presiden sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan," tutur Basuki.

Presiden Jokowi memerintahkan untuk disediakan desk khusus untuk pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/ PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.

"Jadi, apakah satu PIC untuk (menangani) satu investor atau lima investor atau bahkan 10 investor, sehingga investor bisa berkomunikasi intensif dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC itu," kata Basuki.

Pembangunan Proyek

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan nilai investasi di IKN mendekati 49,6 triliun rupiah dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek mereka.

"Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita lihat bahwa investasi ini perlu segera direalisasikan di lapangan sehingga nantinya satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang bisa menjadi model untuk pengembangan IKN selanjutnya," kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menerima Duta Besar Singapura untuk RI, Kwok Fook Seng, dan mengajak negara tetangga itu berinvestasi di berbagai program untuk pembangunan IKN.

Bambang memastikan Indonesia tetap aman dan damai setelah pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga Singapura maupun negara lainnya tidak perlu khawatir berinvestasi di RI.

"Pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo.

Bamsoet mengatakan selama ini hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Di sektor ekonomi, Singapura merupakan negara mitra dagang Indonesia yang paling strategis dan terbesar di kawasan Asean.