Banyak Negara Berkembang Menuju Krisis Karena Utang Tinggi

WASHINGTON - Bank Dunia dalam peringatan lima puluh tahun penerbitan Laporan Utang Internasional akhir tahun lalu mengatakan negara-negara berkembang mengeluarkan dana sebesar 443,5 miliar dollar AS pada 2022 untuk melunasi utang publik dan jaminannya. Dana yang dikeluarkan itu meningkat 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, Indermit Gill, mengatakan sebanyak 75 negara yang memenuhi syarat untuk meminjam uang dari Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association (IDA), sebuah organisasi Bank Dunia fokus pada negara-negara termiskin, membayar utang yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yakni 88,9 miliar dollar AS pada 2022.

Selain itu, biaya pembayaran utang untuk 24 negara termiskin di dunia diperkirakan akan meningkat drastis sebesar 39 persen pada tahun 2023 dan 2024.

"Tingkat utang yang mencapai rekor tinggi, ditambah dengan suku bunga yang tinggi, telah menempatkan banyak negara di jalur menuju krisis," kata Gill.

"Negara-negara berkembang terpaksa melunasi utang publiknya atau berinvestasi di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur," katanya.

Indonesia, bisa jadi termasuk dalam negara yang berada di jalur menuju krisis karena besarnya utang. Posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar 8.041,01 triliun rupiah. Naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7.950,52 triliun rupiah.

"Jumlah utang Pemerintah pada periode ini mencapai Rp8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11%," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita.

Dikutip dari Development Aid, dalam tiga tahun terakhir, 10 negara berkembang mengalami 18 kali gagal bayar (sovereign defaults) atau gagal bayar utang yang merupakan angka yang lebih besar dibandingkan gabungan seluruh utang negara (default) yang terjadi pada 20 tahun sebelumnya.

Selain itu, sekitar 60 persen negara berpendapatan rendah mempunyai risiko tinggi atau sudah mengalami kesulitan utang. Penderitaan itu makin parah karena lebih dari sepertiga utang publik negara-negara berpendapatan rendah dikenakan suku bunga yang bervariasi dan berisiko meningkat secara tiba-tiba.

Negara-negara berpendapatan rendah yang berutang banyak juga menghadapi beban lain, akumulasi pokok, bunga, dan biaya yang harus mereka bayarkan saat ini karena telah berpartisipasi dalam Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DDSI) G-20 di era pandemi pada 2020, membuat mereka semakin berat melunasi utangnya.

Berita tersebut terus bertambah buruk di negara-negara yang mempunyai utang besar dan berpendapatan rendah. Negara-negara yang memenuhi syarat IDA mempunyai utang yang jauh melebihi pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Dari tahun 2012 hingga 2022, negara-negara yang memenuhi syarat IDA meningkatkan utang luar negeri mereka sebesar 134 persen, jauh melampaui peningkatan pendapatan nasional bruto (GNI) yang jauh lebih rendah yaitu 53 persen.

Kekhawatiran Meningkat

Gill dalam pidatonya menyampaikan bahwa sungguh menyedihkan untuk menggambarkan dunia yang terkepung oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang tidak stabil yang meningkatkan risiko negara-negara berpenghasilan rendah jatuh ke dalam krisis utang.

"Saat ini, satu dari empat negara berkembang sudah tidak bisa mengakses pasar modal internasional, dan utang telah menjadi beban yang hampir melumpuhkan banyak negara," ujarnya.