Riset: Jelang Pemilu 2024, Ujaran Kebencian terhadap Capres Meningkat di Medsos

Unggahan tersebut menggunakan tagar seperti #Prabohong #Bahaya (Prabowo pembohong dan berbahaya). Twitter kemudian menangguhkan akun tersebut karena melanggar kebijakan profil kebencian.

Anies Baswedan juga menjadi sasaran ujaran kebencian di X. Di pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun 2017, Anies mendapat dukungan besar dari kelompok Islam garis keras. Ini banyak diyakini menjadi salah satu faktor utama yang membantunya memenangkan Pilgub.

Pada bulan Juli, sebuah akun troll dengan hampir 42.000 pengikut mengunggah video berdurasi satu menit yang menampilkan Anies bersama beberapa pemuka agama Islam dalam sebuah acara. Para pemuka agama tersebut menyebutkan bahwa Anies adalah satu-satunya gubernur di dunia yang menerima 65 penghargaan dalam setahun.

Menurut pengguna akun tersebut, hal itu adalah sebuah kebohongan. Akun itu memuat tagar #GubernurTukangNgibul. Postingan tersebut menerima 42 komentar, sebagian besar mengungkapkan kebencian terhadap Anies.

Dampaknya di dunia nyata

Yang membuat ujaran kebencian berbahaya di Indonesia adalah hal tersebut dapat berujung pada tindakan negatif yang berlebihan di dunia nyata (offline), termasuk dalam bentuk hasutan dan ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan untuk terlibat dalam tindakan kriminal lainnya.

Pada tahun 2016, misalnya, unggahan-unggahan bernada kebencian dan bertema agama di media sosial terhadap calon gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, yang merupakan seorang Kristen, berubah menjadi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta oleh sejumlah kelompok Islam konservatif. Mereka menuntut Ahok dipenjara karena telah menistakan agama Islam. Ahok kemudian divonis hukuman dua tahun penjara karena hal tersebut.

Apa yang bisa kita lakukan

Pengguna dapat melaporkan unggahan dan akun yang melanggar kebijakan X tentang kekerasan dan kebijakan konten kebencian.

Namun, platform ini harus meninjau dan mengevaluasi unggahan yang dilaporkan sebelum bertindak, sehingga pada saat X akhirnya menghapus konten, beberapa konten sudah terlanjur viral dan memengaruhi publik.

Pemerintah, organisasi hak-hak sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan platform media sosial harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini menjelang Pemilu bulan depan.

Untuk mengatasi ujaran kebencian dan disinformasi, mereka harus bekerja sama dalam memantau dan menganalisis konten semacam itu ketika ditandai, mengidentifikasi aktor dan akar masalah di balik konten tersebut, serta merumuskan peraturan yang lebih kuat untuk melindungi para korban.

Jati Savitri Sekargati, PhD Candidate in Media and Journalism, Glasgow Caledonian University