Pemerintah Kebut Persiapan Implementasi GovTech

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui government technology (GovTech).

"Hari ini pada rapat tindak lanjut GovTech bersama para menteri dan kepala lembaga telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1).

Anas menyampaikan bahwa referensi standar harga ini terkait dengan talenta digital yang akan menjalankan GovTech yang nantinya dioperasionalkan oleh BUMN Perum Peruri.

Referensi standar harga ini didasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal kedua yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait dengan pengintegrasian layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas.

Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Terkait dengan Digital ID, Menteri Anas menyampaikan bahwa identitas kependudukan digital ini akan diterapkan pada pemerintah daerah yang menjadi pilot project.

Digital ID ini nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam Portal Nasional, baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan, serta aplikasi SPBE prioritas lainnya. Sehingga perlu peningkatan kapabilitas, baik dari segi fitur dan kesiapan infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan user dalam satu waktu.

Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penugasan dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati Solusi Tepat Guna serta menyusun penugasan Peruri.

"Pertemuan ini juga membahas kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam pengintegrasian dan juga laporan dari Kementerian BUMN dan Peruri terkait dengan persiapan teknis untuk pembangunan GovTech," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anas juga menyampaikan perlunya perkembangan dari kementerian dan lembaga pemilik layanan prioritas SPBE terkait konsolidasi dan keterpaduan layanan ke Portal Nasional.

Terkait hal ini, Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memastikan konsolidasi layanan serta tata kelola interoperabilitas data.

Kemudian, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi Perum Peruri agar dapat menyiapkan GovTech yang berkelas dunia.