Nasib Pengungsi Rohingya, Bagaimana Dehumanisasi Terjadi di Media Sosial

Pendapat individual pengguna media sosial patut menjadi perhatian karena lama kelamaan dapat menjadi pemahaman kolektif mengenai asal muasal pengungsi Rohingya dan mengapa mereka bisa sampai ke Indonesia. Pemahaman tersebut dapat memengaruhi sentimen masyarakat luas dan keputusan mereka untuk menerima dan membantu pengungsi atau menolaknya.

Produksi dan perputaran informasi yang jauh dari akurat dapat melahirkan kesalahpahaman dan sentimen. Ini kemudian dapat berujung pada penolakan, aksi berbau rasisme dan antiimigran, dan lebih jauh lagi, berpotensi menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional.

Sayangnya, diskusi yang terjadi di media seringkali luput dalam manajemen krisis pengungsi di level nasional maupun internasional. Pemerintah dan organisasi internasional sangat lamban, bahkan cenderung membiarkan, dalam memberikan narasi umpan balik untuk merespons disinformasi seputar pengungsi.

Sosial media telah berhasil secara efektif memopulerkan isu pengungsi di masyarakat. Namun, arus informasi bergerak ke arah yang salah.

Tekanan-tekanan sosial seharusnya diarahkan pada pemerintah dan rezim penanganan pengungsi internasional atas kegagalan mereka mengelola pengungsi dengan baik, bukan justru diarahkan pada para pengungsi.

Pekerjaan rumah bagi pemerintah dan UNHCR

Media sosial jangan lagi dilihat hanya sebagai bentuk budaya modern dalam berkomunikasi, tetapi juga arena baru untuk politisasi informasi.

Nilai universal bahwa membantu mereka yang lemah sangat mudah digantikan dengan narasi-narasi kebencian terhadap kelompok pengungsi dengan menampilkan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Disinformasi dan narasi kebencian terhadap kelompok rentan media sosial seharusnya menjadi cambukan bagi pemerintah Indonesia dan UNHCR. Hal yang bisa dilakukan salah satunya adalah membentuk tim untuk memproduksi narasi umpan balik yang dapat mengklarifikasi atau memvalidasi kebenaran tentang isu pengungsi dan mempromosikan nilai-nilai solidaritas.

Pemerintah, jika diperlukan, dapat memangkas birokrasi penyampaian klarifikasi agar dapat meluruskan informasi secara cepat.

Bagas Aditya, Research Assistant, The University of Melbourne

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.