Nasib Pengungsi Rohingya, Bagaimana Dehumanisasi Terjadi di Media Sosial

Begitu pula TikTok @geraldvincentt yang videonya telah ditonton 4,2 juta kali. Meskipun tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan isu pengungsi, akun-akun tersebut gencar membahas pengungsi Rohingya. Bukannya mengedukasi, konten-konten yang dibuat cenderung provokatif dan menyulut kebencian dari masyarakat.

Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa di era pascakebenaran atau post-truth, kebenaran informasi menjadi nomor dua. Yang pertama adalah perhatian publik.

Prinsip ini kerap digunakan oleh content creator karena mereka memiliki kepentingan untuk mengapitalisasi akun media sosial mereka. Akun yang memiliki engagement publik yang tinggi akan bernilai jual tinggi, misalnya terkait tarif endorsement produk suatu perusahaan.

Padahal, konten-konten yang dibuat sensasional agar mencuri perhatian publik seringkali mengarah pada dehumanisasi kelompok pengungsi. Pengungsi tidak lagi ditunjukkan sebagai kelompok lemah yang pantas dibantu. Mereka sering ditampilkan sebagai penyelundup, pembuat onar, bahkan disamakan dengan orang-orang yang akan merebut tanah masyarakat lokal.

Pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh juga sering disamakan dengan penduduk Israel yang dulunya merupakan pengungsi di tanah Palestina. Publik di media sosial mengekspresikan kekhawatiran masyarakat jika kelompok Rohingya di masa depan akan menjajah tanah masyarakat Aceh.

Tidak sedikit juga yang mengaitkan isu pengungsi ini dengan Pemilu 2024, bahkan dengan penemuan cadangan migas di Aceh.

Ironisnya, konten-konten yang tidak memanusiakan pengungsi semacam ini mendapat perhatian besar dari pengguna sosial media. Pemanfaatan isu untuk kepentingan pribadi inilah yang turut menjadi tantangan bagi produksi informasi tentang krisis kemanusiaan.

Dua mata pisau media sosial

Kehadiran teknologi informasi mulanya diharapkan mampu memperkenalkan masyarakat dengan isu pengungsi internasional. Media sosial, contohnya, seharusnya mampu memfasilitasi produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara cepat dan masif tentang pengungsi.

UNHCR dan Organisasi Migran Internasional (IOM) mengakui bahwa sosial media menjadi elemen penting dalam krisis pengungsi. Gambaran yang tepat tentang pengungsi sebagai kelompok rentan diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menerima atau bersimpati terhadap mereka.

Namun, media sosial layaknya pisau bermata dua. Ia juga berpotensi menjadi sumber dari misrepresentasi dan misinformasi tentang pengungsi serta, lebih jauh lagi, dapat menciptakan sentimen anti-imigran dan rasisme.

Hal ini setidaknya pernah terjadi di Turki. Berita bohong dan rasisme digital mewarnai sosial media masyarakat Turki saat kedatangan pengungsi dari Suriah. Hal yang sama juga terjadi di Inggris, Denmark, dan Kanada saat krisis pengungsi terjadi di Eropa.

Mempopulerkan aksi sosial