ASN Mesti Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA - Saat tahun politik, seluruh pejabat dan ASN diminta agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Desakan ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (27/12).

Dia juga menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memahami etika dalam penggunaan media sosial. Dia mengatakan ini saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu.

Dia mengingatkan bahwa prinsip netralitas harus ditegakkan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil, dan bermartabat. Heru juga menyebutkan sudah seharusnya pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta peka dan empati terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh, tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan, baik secara langsung maupun media sosial (flexing).

Selain itu, Heru menekankan bahwa para pejabat di tingkat eselon III dan IV harus memiliki kesiapan untuk mendukung dan membantu pekerjaan eselon II. Lalu, berbagai opsi dan solusi rekomendasi untuk menyelesaikan tugas dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Kemudian, Heru mengimbau para pejabat eselon III dan eselon IV agar memahami dan mengingat dengan baik terkait komunikasi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ini demi meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalitasnya dalam bekerja.

Apalagi, Kota Jakarta saat ini sedang bertransformasi dari status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global.

Dengan begitu, seluruh jajaran perlu mempelajari dan memahami konsep "Global City" dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas masing-masing. Tujuannya, demi menaikkan indeks "Global City" dan Jakarta menuju Kota Global.

"Setiap pejabat membangun tim kerja yang memiliki etos sama. Hindari memberikan perintah tanpa melakukan pendampingan dan pengawasan. Seluruh pekerjaan juga harus dianalisis secara cermat," ujar Heru.

Heru melantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 203 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Jakarta. Pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebanyak 122 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta sebanyak 16 orang serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 65 orang.