Isu Stunting Jadi Bahan Kampanye Capres, Apa Masalah dan Solusinya?

Iskandar Azmy Harahap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menempatkan stunting alias bayi kurang tinggi sebagai salah satu prioritas utama program mereka.

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyoroti pentingnya program dukungan kesehatan bagi ibu hamil. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen pada program kartu anak sehat untuk mencegah stunting. Bagi yang sudah di sekolah, kandidat ini menjanjikan makan siang dan susu gratis untuk meningkatkan gizi anak.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menargetkan bahwa tidak akan ada lagi anak di Indonesia yang mengalami gizi buruk.

Kita perlu mencermati prioritas itu kelak jika mereka terpilih, apakah benar-benar serius menyelesaikan masalah kurang gizi pada anak atau hanya janji politik semasa kampanye pemilu 2024.

Negara perlu hadir intervensi gizi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan malnutrisi sebagai ketidakseimbangan asupan nutrisi. Bukan hanya "kekurangan", malnutrisi juga berupa "kelebihan", gangguan, atau ketidakseimbangan zat gizi yang esensial.

Sebuah riset terbaru menyatakan Indonesia menjadi contoh utama dari tiga beban malnutrisi (triple burden of malnutrition): sekitar satu dari lima anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting (tumbuh kerdil), satu dari sepuluh anak mengalami kurang berat badan. Sementara, satu dari sepuluh anak juga memiliki berat badan berlebih.

Data ini tidak hanya mencerminkan krisis kesehatan masyarakat yang mendesak, tapi juga mengindikasikan tantangan sosioekonomi yang lebih luas. Seiring dengan pertumbuhan mereka, konsekuensi dari malnutrisi akan memengaruhi perkembangan kognitif, pencapaian pendidikan, dan potensi pendapatan masa depan mereka.

Tantangan gizi merupakan persoalan unik yang tidak dapat diatasi semata oleh ahli gizi atau melalui penggunaan obat secara intensif, seperti dalam penyembuhan penyakit kronis maupun akut.

Isu gizi melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai intervensi, termasuk aspek ekonomi, budaya, pengetahuan, dan perilaku. Meskipun demikian, perbaikan gizi tetap perlu dilakukan melalui berbagai upaya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Menurut Bank Dunia, ada tiga alasan mengapa suatu negara harus melakukan intervensi dalam bidang gizi. Pertama, perbaikan gizi memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Kedua, intervensi gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, perbaikan gizi membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas kerja, pengurangan jumlah hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang untuk orang tua, guru, dan pengelola kantin.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun menerbitkan buku saku Gizi Seimbang dan Kantin/Jajanan Sehat di Sekolah Dasar.