Terjebak ‘Ibuisme’, Mampukah Dharma Wanita Perjuangkan Kesetaraan Gender?

Di saat yang sama, kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus DWP juga terus mencerminkan nilai-nilai patriarki alih-alih kesetaraan gender. Contohnya dalam asosiasi perempuan dengan tugas-tugas perawatan, kesenian, dan kegiatan sosial. Meskipun belakangan ini segelintir kegiatan DWP juga memberi perhatian terhadap isu kekerasan seksual, semangat kesetaraan gender dan perlindungan atas hak-hak perempuan tak jarang berbenturan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh ibuisme negara yang mengakar kuat pada patriarkisme.

Kami melihat bagaimana para istri ASN "didisiplinkan" lewat berbagai kegiatan DWP yang sangat berbasis gender.

Perempuan terus menerus dipandang dari sisi femininitas, emosionalitas, dan kerja-kerja perawatan, dan bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih cocok untuk perempuan dan tidak untuk laki-laki.

Kami memandang bahwa imajinasi tentang istri ASN yang terus menerus dibingkai lewat kaca mata ibuisme negara turut berdampak pada bagaimana ASN perempuan diperlakukan di tempat kerjanya.

Misalnya, pekerjaan-pekerjaan administratif dan bernuansa estetika yang kerap dianggap nonsubstansi juga banyak dibebankan pada pegawai ASN perempuan dibandingkan laki-laki.

Peluang kesetaraan gender ke depan

Dengan nuansa ideologi ibuisme negara yang sangat kental, untuk mentransformasi DWP perlu langkah-langkah seperti mengubah nama organisasi agar tidak lagi menormalisasi konsep Dharma-yang bermakna pengabdian tanpa syarat dari perempuan.

Petinggi DWP dan lembaga pemerintah perlu mempertegas sifat sukarela dari DWP karena pemaksaan keanggotaan, termasuk pemotongan iuran untuk DWP secara rutin, bertentangan dengan semangat hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Dengan kondisi saat ini, jelas tidak terdapat kesetaraan karena istri-istri ASN saja yang dibebankan untuk mendukung tugas suami dengan bentuk dukungan yang seragam. Kesetaraan akan tercapai ketika pasangan ASN bebas mendukung pasangannya dengan caranya masing-masing dan mengekspresikan dirinya dengan bergabung dalam organisasi yang sejalan dengan aspirasi mereka.

Selain itu sebagai organisasi perempuan yang ke depan ingin mengusung isu kesetaraan gender maka perlu membicarakan isu perempuan di luar ranah domestik/rumah tangga dan melepaskan diri dari narasi pembangunan pemerintah. Organisasi ini perlu menguatkan demokratisasi, kesetaraan dalam berserikat agar tidak terbentur dengan status quo dalam memperjuangkan kemajuan perempuan.

Kanti Pertiwi, Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia; Dhia Al Uyun, Dr, SH, MH., Universitas Brawijaya, dan Hani Yulindrasari, Ketua Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.