Terjebak ‘Ibuisme’, Mampukah Dharma Wanita Perjuangkan Kesetaraan Gender?

Dalam berbagai forum, DWP seringkali menekankan bahwa organisasi ini tak lagi ikut-ikutan agenda politik pemerintah, terutama pada masa pemilihan umum (pemilu). Memang, pada era Orde Baru, DW kerap dijadikan alat kampanye untuk mendulang suara bagi Partai Golkar-partai yang berkuasa saat itu.

Namun, penekanan tersebut nyatanya tidak membuat DWP benar-benar berhenti berpolitik. Sebab, mengatur apa yang menjadi peran perempuan dan bukan peran perempuan lewat institusi negara pada dasarnya adalah bagian dari politik-tepatnya politik keseharian.

Di era reformasi, DW direinstitusionalisasi lewat interpretasi yang menyesatkan tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi ini. Deskripsi anggota yang disebutkan yaitu istri ASN secara serampangan diterjemahkan sebagai keanggotaan 'wajib' dengan iuran rutin bagi seluruh istri ASN. Ini sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menjadikan DW sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat sukarela dan menghormati kebebasan berekspresi setiap perempuan.

Tak hanya itu, pegawai perempuan di instansi pemerintah tertentu pun dianggap sebagai anggota otomatis dan harus membantu kegiatan-kegiatan DWP karena mereka "wanita".

Ruh militeristik juga mewujud dalam kewajiban berseragam dalam berkegiatan, yang merepresentasikan pentingnya kesatuan pandangan dan kurangnya ruang untuk ekspresi individu.

Gaji para suami yang berstatus ASN pun dipotong setiap bulannya untuk iuran DW yang besarannya bervariasi tiap instansi, meski status organisasi ini seharusnya, sesuai semangat reformasi, adalah sukarela. Namun kenyataannya, lewat klaim 'kewajiban keanggotaan' bagi istri ASN, organisasi ini juga menjangkau non-ASN di beberapa institusi.

Jika menelusuri arsip media, terlihat bahwa kegiatan DW yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di perwakilan Indonesia di luar negeri, masih didominasi kegiatan di ranah domestik, seperti pelatihan merangkai bunga meja, menari dan bermain alat musik tradisional, keterampilan memasak, bakti sosial, pendidikan pengasuhan anak, yang sejenisnya yang bertujuan mendukung narasi pembangunan.

Tentu saja itu semua adalah kegiatan yang bermanfaat, tetapi tidak seharusnya diasosiasikan sebagai kegiatan perempuan semata. Sebab, ini akan berimplikasi pada terbatasnya ruang imajinasi bagi perempuan yang bergabung di DWP terhadap minat dan aspirasi yang lebih luas.

Harapan bahwa DWP akan bertransformasi menjadi organisasi yang mendorong perempuan berpikiran mandiri, kritis, dan demokratis juga tampaknya masih jauh dari harapan.

Mekanisme pemilihan ketua DW secara demokratis yang dulu tertuang dalam Anggaran Dasar DWP 1999 ternyata telah dikembalikan ke cara lama, yaitu mengikuti jabatan suami. Ketua tidak dipilih karena visi misi dan kapabilitasnya, melainkan semata karena transfer kekuasaan dari suami (ex-officio).

Mengapa perempuan muda bergabung?

Hasil wawancara mendalam penulis pertama dengan 27 responden dari tiga institusi berbeda mengungkap bahwa tak sedikit dari perempuan yang bergabung dalam DWP percaya bahwa keanggotaannya bersifat otomatis, dan khawatir apabila mereka tidak aktif maka karier suaminya akan terdampak. Ada pula dari mereka yang merasa terangkat status sosialnya dengan memiliki kesibukan di luar rumah dan mengasah kemampuan berorganisasi dengan menjadi pengurus.

Namun demikian, tak sedikit yang mengalami tekanan psikologis karena harus bergabung dalam organisasi yang belum tentu sesuai dengan aspirasi dan kesamaan minat antara para anggotanya, apalagi ketika ada nuansa pemaksaan dalam keanggotaan yang menimbulkan praktik perundungan (bullying). Ini kerap terjadi karena posisi perempuan dalam organisasi DWP mencerminkan jabatan suami, sehingga perempuan yang suaminya adalah ASN level menengah ke bawah berada di posisi yang lemah, bahkan seringkali tertindas.