Terjebak ‘Ibuisme’, Mampukah Dharma Wanita Perjuangkan Kesetaraan Gender?

Kanti Pertiwi, Universitas Indonesia; Dhia Al Uyun, Universitas Brawijaya, dan Hani Yulindrasari, Universitas Pendidikan Indonesia

Sejak reformasi bergulir pada awal 2000an, pemerintah Indonesia telah mendorong inisiatif pengarusutamaan gender di berbagai kementerian/lembaga negara, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Salah satu alasannya kemungkinan besar karena mayoritas institusi pemerintah masih melanggengkan paham "ibuisme", khususnya lewat organisasi kemasyarakatan Dharma Wanita Persatuan.

Ibuisme negara merupakan ideologi gender yang memosisikan istri sebagai pendamping suami sekaligus ibu rumah tangga yang salah satu tugas utamanya adalah mengurus dan membesarkan anak. "Tugas utama" tersebut dituangkan dalam Panca Dharma Wanita.

Dharma Wanita Persatuan (DWP)-sebelumnya disebut Dharma Wanita-merupakan organisasi warisan Orde Baru yang menjadi bentuk upaya pemerintah melanggengkan nilai-nilai patriarki dan menundukkan rakyatnya hingga unit terkecil, yaitu keluarga dan lebih khususnya lagi perempuan, dalam sistem komando seperti dalam militerisme.

Di usianya yang ke-24 tahun tepat tanggal 7 Desember ini, organisasi DWP yang saat ini diketuai oleh Franka Makarim, istri dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, kabarnya makin menjunjung kesetaraan gender dan berusaha lepas dari paradigma sebagai subordinat laki-laki

Namun, belum lama ini, DWP justru menuai kontroversi lewat kemunculan tajuk "Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Tugas Suami". Tajuk tersebut jelas mengundang banyak kritik dari aktivis gender di tanah air.

Mungkinkah DWP masih bisa diharapkan menjadi organisasi perempuan yang progresif?

Sejarah Dharma Wanita: warisan Orde Baru yang bermasalah

Dharma Wanita merupakan organisasi perempuan yang diinisiasi almarhumah Tien Suharto, istri dari Presiden Suharto, di era kejayaan Orde Baru. Organisasi ini dibentuk sebagai alat propaganda ideologi gender negara-atau disebut ibuisme negara.

Dalam konsep ibuisme, perempuan adalah pendamping laki-laki dan bertanggung jawab terhadap tugas domestik, termasuk melahirkan dan mengurus rumah tangga.

Pada awal periode reformasi 1998-1999, organisasi Dharma Wanita menuai begitu banyak kritik karena dianggap melanggengkan patriarki dengan membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Dharma Wanita kemudian bertransformasi dengan nama baru: Dharma Wanita Persatuan-sesuai nama kabinet presiden di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, yaitu Kabinet Persatuan Nasional.

DWP diharapkan bisa lebih demokratis dari pendahulunya dan tak lagi menjadi alat kontrol negara atas pilihan-pilihan perempuan. Tak sedikit sarjana yang menulis tentang meredupnya pengaruh Dharma Wanita setelah era reformasi bergulir, namun ini tak sepenuhnya benar.

Ideologi Ibuisme di era reformasi

Tercatat setidaknya ada 1,9 juta pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki di Indonesia yang istri-istrinya terus menjadi sasaran penyebaran ideologi Dharma Wanita, termasuk perempuan-perempuan muda generasi milenial yang lahir di periode 1980an dan sesudahnya.

Dalam berbagai forum, DWP seringkali menekankan bahwa organisasi ini tak lagi ikut-ikutan agenda politik pemerintah, terutama pada masa pemilihan umum (pemilu). Memang, pada era Orde Baru, DW kerap dijadikan alat kampanye untuk mendulang suara bagi Partai Golkar-partai yang berkuasa saat itu.