Kelangkaan Pupuk Ditengarai Akibat Ulah Mafia

JAKARTA - Pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi, saat ini masih sulit ditemui di masyarakat yang tengah memasuki musim tanam. DPR RI mengendus permasalahan pupuk tersebut akibat ulah mafia.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menduga ada sindikat mafia bermain dalam industri pupuk Tanah Air. Sebab, di tengah produksi pupuk yang cukup, namun keberadaan pupuk nonsubsidi masih sulit ditemui.

"Ada beberapa indikasi yang mengarah dugaan adanya sindikat mafia yang bermain dalam industri pupuk di Indonesia. Pertama, karena dari penjelasan direktur pupuk Indonesia bahwa sampai saat ini produksi dan stok pupuk cukup. Tapi kenyataannya di lapangan, petani kesulitan mendapati pupuk subsidi, bahkan pupuk non subsidi juga sulit ditemui," ujar Slamet dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30/11), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia menjelaskan, ketika mafia pupuk tersebut melempar pupuk ke pasaran di tengah kondisi kelangkaan di pasar, maka berapapun harga yang dipatok pasti akan dibeli. Dengan kata lain, sindikat tersebut akan mengatur harga sesuai keinginannya.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengatasi hal ini. Salah satunya dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk nonsubsidi. Dengan begitu, mafia tidak akan bisa mempermainkan harga lagi di pasaran.

"Jika dikatakan bahwa penentuan HET bukan domain dari PT Pupuk atau kementerian pertanian, melainkan ada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian, menurut saya itu bukan alasan. Karena semua instansi atau lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas utama menyejahterakan rakyat Indonesia, termasuk petani," pungkasnya.

Pupuk Subsidi

Terkait pupuk subsidi, Komisi VII DPR mengingatkan PT Pupuk Indonesia serius menindaklanjuti isu produksinya di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, perseroan belum mampu memenuhi kuota kebutuhan pupuk subsidi di Indonesia walaupun sudah memperoleh insentif dari harga gas.

Usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara I, Kamis (30/11), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menekankan isu pupuk subsidi tidak boleh menjadi polemik berkepanjangan. Karenanya, dia meminta ketegasan dari Pupuk Indonesia menyelesaikan isu ini.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi mengakui petani itu selalu kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. "Selalu saja ada kendala untuk mendapatkannya. Itu lebih pada aspek distribusinya," ujar Qomar.