Menggali Akar Kemiskinan Kronis Masyarakat Kawasan Hutan

Aun Falestien Faletehan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Masyarakat kawasan hutan seringkali menjadi saksi bisu dari penderitaan kemiskinan kronis. Di dalam struktur masyarakat kawasan hutan yang jauh dari hiruk piruk kota dan akses pengetahuan, ternyata masih banyak beberapa rumah tangga yang terjebak dalam kemiskinan kronis selama bertahun-tahun dan lintas generasi.

Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 36,7% dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk dalam kategori miskin. Sementara, data Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa 58% dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.

Bila ditinjau dari durasi atau lama kondisi kemiskinannya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan sementara atau transien dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara cenderung bersifat lebih temporal dan bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, krisis keuangan, atau, seperti yang kita alami baru-baru ini, pandemi Covid-19.

Sementara itu, kemiskinan kronis melibatkan kondisi yang serius, tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga melibatkan masalah pembangunan manusia, mental individu, dan isolasi sosial. Kondisi ini dapat bertahan bertahun-tahun bahkan melibatkan turun temurun lintas generasi.

Saya melakukan riset di Dusun Malangbong, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membuat kondisi kemiskinan ini sulit diatasi dalam kurun waktu yang lama. Lokasi Dusun Malangbong bersebelahan dengan kawasan hutan produksi milik Perhutani yang sedikit terisolasi dengan sumber daya yang terbatas mengingat sulitnya akses transportasi untuk keluar masuk dusun. Terdapat 105 keluarga di dalam dusun tersebut, sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Saya melakukan wawancara dengan 14 keluarga dan sejumlah perangkat desa, observasi lapangan, dan studi kearsipan untuk mendukung penelitian saya.

Temuan saya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menggenjot upaya pengentasan kemiskinan terutama bagi warga di sekitar hutan. Indonesia berambisi membuat sektor kehutanan lebih banyak menyerap emisi ketimbang melepaskannya pada 2030. Nah, pemenuhan target tersebut turut bergantung pada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Realitas Kemiskinan Kronis di Kawasan Hutan

Riset saya menemukan sebagian besar rumah tangga di Dusun Malangbong mengalami karakteristik kemiskinan kronis yang mengkhawatirkan--mulai dari mata pencaharian yang tidak menguntungkan hingga pendapatan yang terus merosot, kualitas hidup rendah, dan masalah kesehatan yang memprihatinkan. Mereka menggantungkan hidup sebagai buruh tani di hutan dengan upah minimum. Kondisi ekonomi mereka sangat terkait dengan pemanfaatan kayu hutan, yang kini semakin berkurang.

Sebanyak 85% para laki-laki warga Malangbong bekerja di hutan sebagai buruh tani jagung yang mayoritas berada di tanah sewa milik Perhutani. Namun demikian, pemasukan terbesar mereka malah berasal dari penebangan liar kayu jati yang kini makin sulit ditemukan.

Mayoritas penduduk menghadapi kualitas hidup rendah, terutama dalam hal akses listrik, sanitasi, air minum, dan rumah layak huni. Penggunaan kayu sebagai bahan bakar memasak masih menjadi kebiasaan, bahkan dengan tungku kompor berada dalam satu ruangan dengan kandang ternak dan ranjang tidur. Hal ini menyebabkan bau yang tidak nyaman dan sering kali mencampuri udara rumah tangga.

Sistem sanitasi dapat dikategorikan sebagai buruk, terkait dengan keterbatasan sumber daya air. Semua warga dusun harus bergantung pada satu mata air. Jarak yang harus ditempuh untuk mengambil air, sekitar ratusan meter hingga 1 km, menambahkan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fasilitas mandi-cuci-kakus tidak memadai, dengan ruang buang kecil/besar sering kali berada dekat dengan dapur, bahkan dalam kondisi terbuka atau dengan penutup yang sederhana.

Selain itu, aspek kesehatan juga terpengaruh, terutama pola makan. Telur dan daging menjadi barang mewah, dengan sebagian warga hanya mampu mengonsumsinya sekali atau dua kali seminggu. Beberapa keluarga bahkan harus menahan diri selama sebulan lebih tanpa makan telur. Prioritas pengeluaran uang lebih cenderung untuk jamu-jamuan demi menjaga daya tahan tubuh, lebih dari pada membeli protein dari telur.