Pasukan Keamanan Filipina Siaga Saat Pemilihan Kepala Desa

MANILA - Pasukan keamanan Filipina berada dalam siaga tinggi di seluruh negeri pada Senin (30/10) saat pemilihan kepala desa digelar. Pasalnya, kekerasan telah terjadi selama berbulan-bulan terkait pemilu.

Lebih dari 336.000 posisi dewan diperebutkan dalam pemungutan suara nasional yang telah lama tertunda, termasuk posisi kepala desa yang berpengaruh.

Meskipun desa merupakan unit pemerintahan tingkat terendah, jabatan dewan mendapat persaingan sengit karena digunakan oleh partai politik untuk mengembangkan jaringan akar rumput dan membangun basis dukungan untuk pemilihan lokal dan pemilihan umum.

Lebih dari 300.000 petugas polisi dan tentara dikerahkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) di lebih dari 42.000 desa.

Pemilu biasanya menjadi masa yang penuh gejolak di Filipina, yang memiliki undang-undang kepemilikan senjata yang longgar dan budaya politik yang penuh kekerasan.

Menjelang pemungutan suara pada Senin, sudah 30 insiden kekerasan terkait pemilu yang terkonfirmasi. Sementara tahun 2018 terjadi 35 insiden, kata Kepolisian Nasional Filipina, Minggu (29/10), tanpa memberikan rincian terkini mengenai jumlah korban tewas dan terluka.

Data polisi sebelumnya menunjukkan delapan orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam kekerasan terkait pemilu antara 28 Agustus dan 25 Oktober.

Dalam satu insiden pada tanggal 23 Oktober, dua calon anggota dewan desa dan salah satu pendukung mereka ditembak mati di Kota Cotabato di pulau Mindanao di bagian selatan yang bergolak ketika mereka menggantung poster kampanye, kata polisi.

Di provinsi tetangga Maguindanao del Norte, dua sekolah yang akan digunakan sebagai TPS sengaja dibakar pada Sabtu, kata ketua Komisi Pemilihan Umum George Garcia kepada wartawan, Minggu.

Lebih dari 67 juta orang terdaftar sebagai pemilih.

Para pemilih akan memilih seorang kepala desa dan tujuh anggota dewan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan nasional, menyelesaikan perselisihan lingkungan, dan menyediakan layanan dasar publik.

Kepala desa biasanya memainkan peran kunci dalam mendapatkan suara bagi politisi kota, provinsi, dan nasional yang ikut serta dalam pemilihan lokal dan pemilihan umum.

"Jika ada politik patronase, barangay (desa) akan digunakan oleh politisi lokal tingkat tinggi untuk menyebarkan dana dan bantuan lain untuk mendapatkan suara," kata Maria Ela Atienza, seorang profesor ilmu politik di Universitas Filipina.

Pemilihan kepala desa seharusnya diadakan setiap tiga tahun sekali, namun pemungutan suara terakhir dilakukan pada 2018.

Pemilihan tersebut ditunda oleh mantan presiden Rodrigo Duterte, kemudian penggantinya Ferdinand Marcos dengan alasan pemerintah tidak mampu membiayainya.