Salurkan Bansos, Pemerintah Dinilai Tidak Mau Repot

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino. Hal itu karena El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. APBN dipandang perlu untuk memberikan perlindungan dengan menambah besaran bantuan soial (bansos)

Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Trias Mahmudiono, yang diminta pendapatnya, Jumat (27/10), berharap agar bansos untuk perlindungan dari dampak kemarau panjang karena El Nino juga mengutamakan pencegahan gizi buruk dan kelaparan pada masyarakat miskin.

Masalah gizi buruk di masyarakat memang dekat dengan kemiskinan. Bagi orang yang miskin sekali dan tidak memiliki akses ekonomi, jika ada krisis maka yang terjadi adalah kelaparan, gizi buruk, dan stunting.

"Saya setuju keberpihakan (kebijakan) anggaran ini, karena memang undang-undang menyebutkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Bahkan, di negara lain ada istilah no child left behind, semua anak harus punya gizi yang bagus. Karena anak tidak bisa memilih orang tuanya, miskin atau kaya, tidak bisa. Kalau orang tuanya tidak mampu, siapa yang harus bertanggung jawab? Negara," pungkasnya.

Sangat Riskan

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan penebalan bansos di saat menjelang pemilu sangat riskan dikaitkan dengan politik uang terselubung.

"Kesannya pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan bansos, padahal ancaman El Nino sudah jauh-jauh hari diingatkan terkait dampaknya dan pemerintah juga paham. Namun bagaimana mengatasinya, pemerintah tidak mau repot," paparnya.

Bansos, menurut Esther, pengaruhnya sangat kecil untuk meredam inflasi karena hanya sebesar 600 ribu rupiah per orang per bulan.

"Kecuali kalau satu bulan gaji atau sebesar upah minimum regional (UMR) masing masing wilayah. Kalau Jakarta empat juta rupiah per bulan," kata Esther.

Menurut dia, yang harus dìlakukan adalah membuat kebijakan untuk mendorong produksi. Adapun caranya dengan hujan buatan secara reguler agar petani bisa menanam padi dan kegiatan pertanian lainnya.

Hal lainnya dengan mengimpor benih unggul dan pupuk yang bermutu baik serta menggalang kolaborasi antara perguruan tinggi, petani dan pemda untuk memberi bimbingan teknis sekolah lapang petani, kemudian memberi bantuan sarana prasarana pertanian.

"Hal itu bisa menjadi solusi yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan produksi dan menjaga supply sehingga inflasi bisa diredam daripada hanya sekadar memberi bansos," pungkas Esther.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Jumat (27/10), mengatakan paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi Tiongkok.