Legislator Berharap Pilpres 2024 Hadirkan Politik Gagasan, Bukan Pragmatisme

JAKARTA - Anggota DPR RI Syaiful Huda mengatakan DPR akan menggunakan asas objektivitas untuk mengawal empat tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mulai dari proses penetapan, kampanye, masa tenang hingga masa pemilihan.

Hal itu disampakainnya saat menjadi narasumber dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema 'Peran DPR Kawal Tahapan Pemilu Usai Pendaftaran Capres' di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10). Turut hadir sebagai narasumber yaitu politisi Partai Gelora Fahri Hamzah serta pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan.

Ia berharap ketiga pasangan Capres dan Cawapres harus mendapatkan ruang sebaik-baiknya di masa kampanye untuk menampilkan gagasan terbaik yang dimiliki masing-masing pasangan calon (paslon).

"Jadi diskusi yang produktif supaya kita menaikkan level politik kita yang sangat pragmatis ini, kita lambungkan pada politik yang sesungguhnya. Karena itu, program yang akan didorong dalam masa kampanye oleh tiga pasangan ini menurut saya itu akan lebih baik ketimbang kita terjebak pada politik pragmatisme," kata Syaiful Huda.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada masa tahapan kampanye ini diharapkan masing-masing calon diberi ruang seluas-luasnya untuk menampilkan gagasan mereka.

"Saya kira teman-teman pers punya komitmen yang sama soal ini. Supaya politik kita tidak terjebak pada pragmatisme dan berbagai potensi lain. Kita dorong saja proses politik ini beradu argumen dan gagasan politik.," lanjutnya.

Ia mengingatkan pada masa tenang agar tidak ada aktivitas politik. Masa tenang memberikan ruang pada masyarakat untuk merefleksikan berbagai argumen gagasan yang disampaikan masing-masing pasangan Capres dan Cawapres selama masa kampanye.

Tahapan terakhir, sambungnya, yaitu pemilihan. Semua instrumen penyelenggara terutama KPU dan Bawaslu diharapkan ajib mengambil peran semaksimal mungkin dalam proses pemungutan suara. Karena, ia meyakini pesta demokrasi 2024 akan menjadi catatan sejarah Indonesia ketika partisipasi publik menjadi sangat tinggi pada Pilpres.

"Saya kira publik harus kita dorong untuk berpartisipasi, pada saat yang sama publik memilih, saat yang sama publik dia menjadi penjaga dari suara yang disampaikan di bilik-bilik suara TPS itu. Jadi kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya sekaligus mengawal hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU Pusat," katanya.