Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Tiongkok Diminta Perlakukan Adil Perusahaan AS

📅 Senin, 09 Okt 2023, 02:50 WIB | Oleh: Tim Penulis
Tiongkok Diminta Perlakukan Adil Perusahaan AS Doc: AFP/ALY SONG
Ket. Pertemuan di Shanghai I Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, saat bertemu dengan Sekretaris Partai Komunis ­Shanghai, Chen Jining, di Shanghai, Tiongkok, pada Sabtu (7/10). Dalam keterangannya, Schumer menyatakan bahwa AS tidak berusaha untuk memisahkan diri dari Tiongkok.

SHANGHAI - Pemimpin Mayoritas Senat Amerika Serikat (AS), Chuck Schumer, pada Sabtu (7/10) mengatakan bahwa Washington DC tidak berusaha untuk memisahkan diri dari Tiongkok, namun menginginkan perlakuan timbal balik dan adil bagi perusahaan-perusahaan AS. Hal itu disampaikan Schumer saat ia memulai kunjungan langka ke negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Schumer, yang menyampaikan pernyataan tersebut pada pertemuan dengan Chen Jining, Sekretaris Partai Komunis Shanghai, mengatakan bahwa AS tidak mencari konflik dan ingin mencapai kesetaraan, saat kedua negara bersaing secara ekonomi.

Schumer berada di Shanghai saat ia memimpin delegasi Kongres bipartisan ke Asia, termasuk kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang. Kunjungan ini bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS, dan di Tiongkok, delegasi AS berharap mereka dapat bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Kunjungan Schumer tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan serangkaian pejabat tinggi pemerintahan pimpinan Presiden Joe Biden, termasuk Menteri Perdagangan Gina Raimondo pada Agustus lalu.

"Banyak konstituen kami merasa bahwa Tiongkok tidak memperlakukan perusahaan-perusahaan Amerika dengan adil, dan menekankan perlunya timbal balik, memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk bersaing secara bebas di Tiongkok sebagaimana perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat bersaing di AS," kata Schumer.

Sedangkan Chen mengatakan hubungan antara kedua negara adalah hubungan bilateral paling penting di dunia, dan mengatakan ada kebutuhan untuk bekerja sama.

Setelah meloloskan RUU pada tahun 2022 untuk meningkatkan persaingan dengan Tiongkok dalam bidang semikonduktor dan teknologi lainnya, Schumer dan para pemimpin komite Partai Demokrat mengatakan pada Mei lalu bahwa mereka akan menulis undang-undang untuk membatasi aliran teknologi ke Tiongkok, mencegah Tiongkok memulai konflik dengan Taiwan, dan memperketat undang-undang mengenai aturan untuk memblokir aliran modal AS ke perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Pemerintahan Biden telah membatasi ekspor chip ke Tiongkok, dengan mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk menolak akses Tiongkok terhadap teknologi canggih yang dapat meningkatkan kemajuan militer atau pelanggaran hak asasi manusia.

Menanggapi pembatasan itu, Tiongkok kemudian membalas dengan tuduhan pemaksaan ekonomi.

Sebelumnya Mendag Raimondo mengatakan pada Agustus bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah mengeluh kepadanya bahwa Tiongkok menjadi tidak dapat diinvestasikan, merujuk pada denda, penggerebekan, dan tindakan lain yang menjadikannya berisiko untuk melakukan bisnis di sana.

KTT November

Sementara itu Presiden Biden pada Jumat (6/10) mengatakan bahwa ada kemungkinan ia akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bulan depan di San Francisco, California.

"Tidak ada pengaturan pertemuan semacam itu, tetapi itu mungkin saja terjadi," kata Presiden Biden ketika menanggapi pertanyaan wartawan.

Komentar tersebut muncul setelah sejumlah media AS pada Kamis (5/10) melaporkan bahwa pertemuan Biden dan Xi sedang dipersiapkan Gedung Putih.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Abu Vulkanik Masih Bisa Menembus Masker N95, Kecuali Diberi Tambahan
    Pantesan negara ga maju2, profesor UI lohhhh , ...
  • BTN Dorong Industri Kopi Indonesia Naik Kelas Lewat Kolaborasi dan Digitalisasi
    Langkah luar biasa dari BTN dalam menginisiasi kolaborasi ...
  • OJK Bubarkan 58 Dana Pensiun, Ada Apa dengan Industri Pensiun RI?
    Meskipun terdapat pembubaran puluhan dana pensiun pemberi kerja, ...
  • Kini Deli Serdang Kembangkan Industri Jamur Menggunakan Elektrifikasi, Bisa Ditiru
    Inisiatif pemanfaatan teknologi elektrifikasi melalui mesin pengaduk media ...
  • Perkuat Daya Saing di Tengah Dinamika Pasar Global, VDNI Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan di 2026
    Langkah strategis PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) ...
Luar Negeri
Houthi Bakar Fasilitas Ener...
Advertisement
Gubernur DKI: PJJ Jakarta Berakhir, Sekolah Kembali Normal Besok

Gubernur DKI: PJJ Jakarta Berakhir, Sekolah Kembali Normal Besok

08 Sep 2026
Pilihan Pembaca
# 4
# 4
Wapres Sara Duterte Bayar Uang Jaminan
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.