Jika Petani Terus Dirugikan, Sulit Capai Kedaulatan Pangan

Pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan masa panen raya akan mendorong stok beras cukup sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu melakukan impor.

"Pemerintah harus menggunakan data yang benar. Jika stoknya cukup, jangan sampai impor karena itu jelas merugikan petani. Kalau petani terus dirugikan maka akan sulit mencapai kedaulatan pangan. Percuma jika ketahanan pangan ada, tapi dipenuhi dari impor," kata Ramdan.

Dalam kedaulatan pangan, petani harus menjadi pihak yang paling berdaulat, sesuai dengan tanggung risikonya yang high risk. Mereka seharusnya menerima keuntungan paling besar, bukan paling kecil seperti sekarang. Mereka perlu mendapat bantuan modal, bisa melalui kelompok-kelompok tani.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan impor selalu terjadi berulang ulang, ketika panen raya pemerintah kadang impor beras, dengan alasan untuk cadangan beras nasional.

Padahal, saat panen masih berlangsung, pemerintah seharusnya jangan membuat keputusan impor yang akhirnya merusak harga petani.

"Kebutuhan beras seharusnya selalu di-review secara berkala," ujar Esther.

Agar lebih transparan, dia meminta sebaiknya ada dashboard live untuk kebutuhan beras dan komoditas pangan lainnya di tiap provinsi termasuk harga dan volume yang tersedia. "Ini biar transparansi dan menghindari mafia dan rent seeker," tandas Esther.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menilai jika cadangan beras dari hasil produksi lokal agak sulit terserap karena harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah di kisaran tujuh ribu rupiah per kilogram (kg), sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hanya lima rupiah per kg.