Peredaran Barang Konsumsi Impor Sudah Meresahkan

Misalnya, dalam kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), barang masuk dari Tiongkok tarifnya 0 persen, namun barang yang sama dari Indonesia dikenakan tarif yang tinggi, 5 persen untuk produk kertas.

"Kenapa demikian, karena mereka menganalisis dengan cermat dan detail barang-barang apa saja yang termasuk dalam kesepakatan, sementara Indonesia sembarangan menentukan barang-barangnya yang masuk dalam kesepakatan," kata Eugenia.

Selain mengevaluasi skema kerja sama perdagangan, menurutnya juga barang impor yang meresahkan adalah yang masuk secara ilegal, tidak tercatat pada bea cukai. Barang-barang impor yang resmi tercatat tidak bisa sembarang dilarang.

Apalagi, Indonesia memiliki banyak kesepakatan perdagangan, baik bilateral maupun multilateral, yang mana pelanggaran pada kesepakatan tersebut akan berdampak fatal bagi industri dalam negeri.

Secara terpisah, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengaku sangat setuju dengan kebijakan pengetatan barang impor, terutama yang dipasarkan di e-commerce. "Kita search barang elektronik, aksesoris, mainan, dan sebagainya, kebanyakan barang impor. Tingkatannya sudah di tahap mengkhawatirkan," kata Nailul.