BNPB Bahas Mitigasi Bencana Bersama Pimpinan Daerah Sulbar

Doc: Antara/HO-BNPB

Ket. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kemeja biru dan rompi hitam) saat memberikan arahan dalam kegiatan Orientasi Manajemen Kebencanaan Bagi Pengambil Keputusan Strategis Provinsi Sulawesi Barat Untuk Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Beserta Seluruh Pimpinan Daerah Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang dihelat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (27/9).

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto secara khusus membahas mitigasi kebencanaan bersama seluruh pimpinan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam keterangannya yang disiarkan di Jakarta, Kamis, Suharyanto mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan mitigasi kebencanaan di masa akan datang, karena sepanjang dua tahun kebelakangan, Sulawesi Barat paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi basah.

Suharyanto mengimbau kewaspadaan setelah kekeringan, ada kemungkinan pada Januari 2024, Sulawesi Barat kembali lagi menghadapi banjir dan tanah longsor.

"Pertemuan ini bukan hanya membahas indeks risikonya saja, tapi bagaimana mitigasinya, apa langkah-langkah yang dilakukan, ketika musim hujan terjadi di 2024, kita sudah siap, artinya kita bekerja," kata dia.

Suharyanto menjelaskan bencana yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Barat hendaknya dijadikan pembelajaran agar ke depan dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut.

"Gempa sudah dua kali kejadian di tahun 2021 dan 2022, walaupun 2022 tidak sebesar 2021, tetapi ingat ada sejarah gempa di Sulawesi barat. Kita tidak minta akan terjadi lagi, tapi ketika terjadi kita harus sudah siap," tutur Suharyanto.

Salah satunya, katanya, bangunan harus tahan gempa, karena Sulawesi Barat rawan gempa, pemerintah daerah harus memperhatikan pada saat membangun bangunan baru kaidah tahan gempanya betul-betul diikuti.

Ia meminta pemerintah daerah harus terlibat dari tiap fase penanganan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat, seperti sering melakukan simulasi sesuai dengan karakter bencana di wilayahnya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana dan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat.

"Peran pemerintah dalam fase kesiapsiagaan, harapannya bupati masing-masing daerah memahami potensi bencana. Kemudian, fase tanggap darurat agar tidak ragu-ragu dalam menentukan status siaga darurat," kata Suharyanto.

Kegiatan orientasi manajemen kebencanaan bagi pengambil keputusan strategis untuk pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh pimpinan daerah kabupaten do provinsi setempat Tahun 2023, diselenggarakan di Kabupaten Badung, Bali pada Rabu (27/9).

Pada kesempatan ini, Kepala BNPB memberikan dukungan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp500 juta. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Polewali Mandar masing-masing sebesar Rp250 juta.

Sementara para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan bencana, ancaman dan pengurangan risiko bencana, manajemen tanggap darurat, dan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.