Di PBB, Menlu RI Ajak Negara-negara di Dunia Bangkitkan Solidaritas

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajak negara-negara di dunia untuk membangkitkan kepercayaan dan solidaritas global, ketika dia menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, Sabtu (23/9).

"Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Satu-satunya jalan untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif global," kata Retno dalam transkrip pidatonya yang disampaikan Kemlu RI.

Seruan tersebut diambil dari pesan inti Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada 1955. Melalui 10 Prinsip Bandung, Indonesia menyerukan kepada seluruh negara untuk menghormati hak asasi manusia, Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mendorong peningkatan kerja sama dan kepentingan bersama.

"Semangat Bandung itu mendorong Indonesia menjadi negara yang bisa 'mendengar' dan selalu menjadi bagian dari solusi," kata Retno.

Dia menjelaskan bahwa bagi Indonesia, kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Kepemimpinan global adalah tentang mendengarkan yang lain, menjembatani berbagai kepentingan atau bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara.

Kembali menyoroti situasi global yang tidak menentu dengan kepercayaan yang kian tergerus dan rivalitas antarnegara terus menajam, Retno memaparkan bahwa hal itu telah menghalangi negara-negara berkembang dalam memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Untuk itu, ia memaparkan tiga strategi untuk membangun kembali kepercayaan dunia dan menghidupkan kembali solidaritas global.

Pertama, Indonesia mendesak kepemimpinan kolektif global.

"Nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak/negara", kata Retno.

Dia menekankan bahwa dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik itu negara besar atau kecil, di utara atau selatan, maupun negara maju atau negara berkembang.

Menlu RI juga mendesak seluruh pihak untuk dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang.

Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan.

"Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka", tutur Retno.

Kedua, Indonesia mendorong pembangunan untuk semua.