Di PBB, Menlu RI Ajak Negara-negara di Dunia Bangkitkan Solidaritas

Menlu RI menyampaikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun sayangnya, arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.

Kebijakan perdagangan yang diskriminatif disebutnya masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit hutang asing. Semua ini menjadi faktor pendorong tergerusnya kepercayaan dan solidaritas.

"Ini saatnya bagi kita untuk melakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tetapi harus juga didukung oleh negara maju", ujar dia.

Terkait isu perubahan iklim, Menlu Retno juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau, dan transfer teknologi.

Sementara untuk isu teknologi, ia berharap teknologi digital terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dapat diakses juga oleh negara-negara berkembang, karena penting bagi pertumbuhan berkelanjutan mereka.

Ketiga, Indonesia mendorong upaya memperkuat kerja sama regional.

"Institusi regional harus menjadi kontributor utama dan 'building blocks' bagi perdamaian dan kemakmuran dunia", kata Retno.

Menurut Retno, ASEAN adalah contoh kerja sama kawasan yang efektif dan berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran global. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah berhasil menavigasi ASEAN melewati dinamika geopolitik yang tidak mudah di kawasan.

"Kami tidak akan membiarkan kawasan kami jadi ladang rivalitas. Bahkan, kami telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan, di mana semua negara diuntungkan," kata Retno.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia di ASEAN, ASEAN tetap bersatu dan sentralitasnya semakin kuat.

ASEAN juga telah memulai pembahasan visi jangka panjang ASEAN 2045, menjalin kemitraan dengan Forum Kepulauan Pasifik serta Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudera Hindia dalam rangka menciptakan kawasan Indo Pasifik yang damai, serta mengimplementasikan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik ke dalam kerja sama konkret dan inklusif.

Terkait isu Myanmar, Menlu RI menegaskan bahwa ASEAN akan terus mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.

"ASEAN akan melakukan segala upaya untuk memastikan rakyat Myanmar tidak sendirian", ujar Retno, menegaskan.