Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Asesmen Nasional Perluas Penilaian Pendidikan

📅 Selasa, 19 Sep 2023, 01:10 WIB | Oleh:
Asesmen Nasional Perluas Penilaian Pendidikan Doc: koran jakarta/Muhamad Ma’rup
Ket. ASESMEN NASIONAL-- Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, dalam diskusi bersama awak media, di Jakarta, Senin (18/9). Kemendikbudristek sejak tahun 2021 mulai melaksanakan Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sejak tahun 2021 mulai melaksanakan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Selain melakukan asesmen terhadap siswa, AN juga menjadi instrumen evaluasi guru, sekolah, bahkan pemerintah daerah (Pemda) untuk sektor pendidikan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan, AN telah memperluas penilaian pendidikan. Sebagai contoh, sebelum ada AN, Pemda belum pernah dinilai pendidikannya oleh pemerintah pusat.

"Mulai tahun ini pemda dinilai keberhasilan pendidikannya berdasarkan kualitas, bukan hanya input dan akses seperti ketersediaan ATK, sarana dan prasarana saja. Ini reform yang luar biasa besar, untuk pertama kalinya dinilai apakah sekolah mereka cukup berkualitas," ujar Anindito kepada awak media di Jakarta, Senin (18/9).

Dia memastikan, AN sudah menjadi input dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemda, khususnya sektor pendidikan. Dia menyebut, sedikit sekali daerah yang SPM-nya hijau atau bernilai tinggi dari segi kualitas pendidikan.

Anindito memaparkan, ada tiga aspek yang membuat SPM Pemda mendapat nilai tinggi yaitu; tingginya literasi dan matematika murid; sekolah yang aman dari perundungan; kesenjangan antara sekolah fafvorit dan lainnya kecil. Menurutnya, bisa saja ada dua daerah memiliki skor rata-rata sama tinggi, tapi satu di antaranya memilikk kesenjangan pendidikan yang tinggi.

"Jadi ada daerah fokus untuk meningkatkan kualitas satu sekolah sehingga menjadi favorit, ada daerah yang fokus meningkatkan semua sekolah. Kita ingin agar sekolah mengangkat nilai rata-ratanya fokus pada yang dibutuhkan," jelasnya.

Anindito mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat tidak akan bisa menyentuh murid, namun bisa menyentuh kepala sekolah dan guru.

Dia menerangkan, AN berbeda dengan UN yang mengukur pemahaman kelas 1-3 SMA. AN mengukur kemampuan bernalar.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

31 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
Ekonomi
Berpotensi Melemah Lanjutan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.