Budaya Patriarki Dinilai Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Jepang

Mendapatkan promosi untuk posisi dengan gaji lebih tinggi bergantung pada jam kerja yang panjang dan komitmen terhadap perusahaan, apa pun jenis kelaminnya. Oleh karena itu, norma gender menghasilkan beban ganda yang signifikan pada perempuan Jepang.

Meskipun memiliki aturan tentang cuti ayah yang paling 'dermawan' di dunia, hanya 14% laki-laki Jepang yang mengambil cuti ayah pada tahun 2021, dibandingkan dengan tingkat penyerapan cuti ayah di Swedia yang mencapai 90%. Laki-laki Jepang juga menghabiskan waktu paling sedikit untuk melakukan pekerjaan rumah-hanya sekitar 41 menit sehari-di antara 38 negara-negara menengah-maju yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Tempat kerja dengan kesenjangan gender yang tinggi dan pembagian kerja rumah tangga yang tidak setara membuat perempuan lebih mudah kehilangan kesempatan untuk mendapat promosi daripada laki-laki, digaji rendah, dan/atau mempertimbangkan untuk hanya memiliki satu anak.

Harapan kehidupan kerja tidak realistis. Dan di tempat kerja, perempuan menghadapi diskriminasi dan pelecehan, serta dipaksa memenuhi ekspektasi yang membatasi perilaku dan penampilan mereka.

Yoshiro Mori, misalnya, mengundurkan diri sebagai ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo pada 2021, setelah pernyataan seksis yang ia sampaikan dalam pertemuan Komite Olimpiade Jepang yang menghebohkan pemberitaan internasional. Mori dilaporkan mengatakan bahwa perempuan berbicara terlalu banyak, dan ketika "diizinkan" terlibat di pertemuan tingkat tinggi, mereka membuang terlalu banyak waktu.

Solusi yang gagal

Inisiatif pemerintah Jepang sebelumnya untuk menaikkan angka kelahiran dan meningkatkan kesetaraan gender lebih banyak dilakukan dengan membuka kuota untuk perempuan dalam posisi pimpinan dan dewan eksekutif, membuka lebih banyak tempat penitipan anak, dan memperpanjang periode cuti orang tua. Namun, ternyata langkah-langkah tersebut gagal mencapai target karena penerapannya cenderung tokenistik (setengah hati).

Berita buruk berikutnya, inisiatif-inisiatif terbaru justru memperburuk ketidaksetaraan gender dan menjerumuskan perempuan ke jurang kemiskinan.

Singapura baru-baru ini memulai misi serupa sebagai bagian dari tinjauan kesetaraan gender nasional. Pemerintah Singapura telah mengumpulkan ide dan umpan balik dari kelompok perempuan dan pemuda, organisasi swasta, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Langkah tersebut menghasilkan daftar keinginan dan laporan kebijakan, yang temuannya akan diimplementasikan ke dalam kebijakan dan pendidikan.

Penelitian saya menunjukkan bahwa pendekatan serupa mungkin akan berhasil juga diterapkan di Jepang. Ini dapat memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat dan keinginan mereka dalam debat terbuka--yang sejalan dengan preferensi budaya Jepang dalam pengambilan keputusan yang dicapai melalui konsensus--daripada membuat kritik langsung terhadap tatanan patriarki.

Namun, cara tinjauan semacam itu perlu melihat semua tahapan kehidupan dan aspek masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi peran gender, dan dampaknya, baik dari perspektif hak asasi manusia maupun ekonomi. Sudah terbukti bahwa ketidaksetaraan gender mengarah pada masalah kesehatan mental di Jepang, terutama bagi pasangan yang sudah bercerai dan ibu tunggal.

Review tersebut dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memberikan masukan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda Jepang yang kecewa dengan peran gender yang dianggap tradisional. Mereka mencari cara hidup baru dengan memilih karier di luar formasi kekuasaan dalam masyarakat Jepang. Mereka pun menolak institusi pernikahan.

Jepang memiliki kesempatan untuk mengatur ulang upaya kesetaraan gendernya, yang mencakup representasi gender dan keragaman lain yang sejauh ini belum diterima secara luas dalam masyarakat Jepang dan belum punya payung hukum yang komprehensif. Pernikahan sesama jenis masih inkonstitusional di beberapa wilayah prefektur.