Budaya Patriarki Dinilai Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Jepang

Sarah Parsons, SOAS, University of London

Perekonomian Jepang tengah berada di bawah tekanan, disebabkan mulai dari kenaikan harga energi dan biaya pertahanan sampai dampak pandemi. Menurunnya tingkat kelahiran dan populasi yang menua semakin mengancam keberlanjutan pasar tenaga kerjanya. Sebuah studi tahun 2023 oleh think-tank independen, Recruit Works Institute, memprediksi bahwa Jepang akan kekurangan pasokan tenaga kerja sebesar 3,41 juta orang pada tahun 2030, dan lebih dari 11 juta pada tahun 2040.

Ketidaksetaraan gender menjadi tekanan paling signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan tenaga kerja yang inklusif gender akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Jepang ternyata menunjukkan tingkat kesetaraan gender terendah di antara negara-negara G7.

Berdasarkan Global Gender Report terbaru oleh Forum Kesehatan Ekonomi Dunia, peringkat kesetaraan gender Jepang merosot menjadi salah satu yang terendah, terutama terkait perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Perdana Menteri Fumio Kishida baru-baru ini menyatakan bahwa Jepang perlu segera menaikkan angka kelahiran. Ia pun berjanji untuk meningkatkan persentase perempuan di sektor eksekutif perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tokyo, dari 11,4% menjadi 30% atau lebih, pada tahun 2030. Rancangan kebijakan yang dirilis pada bulan Juni menunjukkan bahwa hal ini akan dicapai melalui kuota kepemimpinan yang diberlakukan secara legal pada perusahaan yang terdaftar.

Jepang telah berkali-kali mencoba menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, tetapi hampir selalu gagal. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian saya, hal ini karena adanya norma gender yang tertanam kuat dalam masyarakat Jepang.

Sosialisasi norma gender

Norma gender dalam masyarakat Jepang terkait erat dengan hierarki patriarki yang secara historis berevolusi dari pengaruh Konfusianisme. Laki-laki dianggap berperan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai istri dan pengasuh, yang harus tunduk pada kepala keluarga.

Anak-anak diajari norma-norma ini sejak usia dini. Penelitian menunjukkan bahwa guru pada tingkat prasekolah (setingkat TK) di Jepang memosisikan anak-anak dalam berbagai peran gender, salah satunya dengan mendorong cara bicara dan perilaku yang menurut mereka 'sesuai gender'.

Anak perempuan diajarkan berbicara dengan lembut dan bertindak dengan cara yang lucu dan tidak boleh mengancam. Sebaliknya, anak laki-laki diajarkan menggunakan bahasa dan perilaku yang lebih dominan. Buku anak-anak dan program TV berkontribusi melanggengkan pola dan perilaku linguistik hierarkis seperti ini.

Keyakinan dan nilai-nilai ini memengaruhi praktik perekrutan dan perilaku organisasi di tempat kerja di Jepang-menerapkan pola "pencari nafkah adalah laki-laki dan perempuan bergantung pada laki-laki".

Dari tahun 1945 hingga 1991, periode yang oleh para ekonom disebut sebagai tahun keajaiban ekonomi, sebagian besar perempuan Jepang diisolasi dari jalur karier kepemimpinan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pelibatan perempuan Jepang dalam posisi pengambilan keputusan utama.

Saat ini, kepemimpinan masih dipandang sebagai lingkungan yang didominasi laki-laki, bahkan ketika membahas tentang isu pemberdayaan perempuan. Jepang adalah satu-satunya negara yang mengirim delegasi laki-laki ke pertemuan G7 baru-baru ini yang mendiskusikan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Mendapatkan promosi untuk posisi dengan gaji lebih tinggi bergantung pada jam kerja yang panjang dan komitmen terhadap perusahaan, apa pun jenis kelaminnya. Oleh karena itu, norma gender menghasilkan beban ganda yang signifikan pada perempuan Jepang.