Pagu Anggaran Kemendikbudristek 2024 Sebesar Rp97,7 Triliun

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan pada tahun anggaran 2024 sebesar 660,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan 20 persen dari total APBN tahun anggaran 2024 sebesar 3.304 triliun rupiah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengatakan dari jumlah tersebut pagu anggaran Kemendikbudristek sebesar 97,7 triliun rupiah. Pagu anggaran tersebut hanya 15 persen dari total APBN untuk fungsi pendidikan.

"15 persen di antaranya dialokasikan melalui Kemendikbudristek dengan anggaran 97,7 triliun," ujar Suharti, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Kamis (7/9).

Dia menjelaskan, sekitar 22 kementerian dan lembaga lain mendapat alokasi sebesar 139,6 triliun atau 21 persen. Sedangkan, 346,55 triliun merupakan dana transfer ke daerah untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non-fisik serta 77 triliun dikelola Kementerian Keuangan.

"Untuk DAU di dalamnya ada anggaran yang dispesialisasi untuk pembiayaan guru PPPK, sehingga pembiayaan guru PPPK bisa dipastikan tersedia," jelasnya.

Suharti mengatakan, dari 97,7 triliun rupiah pagu anggaran Kemendikbudristek sudah termasuk dengan tambahan sebesar 15,9 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut untuk membiayai enam program yaitu PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Dukungan dan Manajemen.

"Dalam pagu anggaran tahun 2024, Kemendikbudristek mendapat tambahan 15,9 triliun yang dialokasikan untuk keenam program yang ada," tandasnya.

Implementasi Program

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap, tahun 2024 menjadi tahun transformatif bidang pendidikan. Dia berharap kebijakan Merdeka Belajar menjadi warisan yang tetap berlanjut ke depannya.

"Semoga tahun 2024 ini menjadi tahun transformatif dan legacy yang tidak bisa diputar balikan kembali sehingga MB bisa terus maju ke depannya," ucapnya.

Dia memaparkan beberapa capaian program hingga tahun 2024 seperti Kurikulum Merdeka yang hampir 100 persen diterapkan di seluruh sekolah. Selain itu juga telah menetapkan sejumlah fokus arah kebijakan di 2024 untuk satuan pendidikan seperti peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Nadiem mengungkapkan, pihaknya juga akan mendorong akselerasi dan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP-Kuliah. Selain itu, program prioritas lain di antaranya Guru dan Sekolah Penggerak serta transformasi perguruan tinggi. "Ini untuk kualitas pembelajaran dan pengajaran kita di 2023," katanya.