Penerapan UU KDRT Terhambat
📅 Rabu, 06 Sep 2023, 01:58 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: istimewa
JAKARTA - Pendiri JalaStoria yang juga merupakan Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025, Ninik Rahayu, mengatakan implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) masih terhambat. Salah satunya terkait penegakan hukum atas UU KDRT.
"Salah satu tantangan dan hambatan terbesar yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum UU PKDRT ini adalah perspektif. Banyak korban, khususnya perempuan yang sulit memposisikan dan mengkondisikan dirinya mengalami KDRT," ujar Ninik, dalam Kick Off Meeting Kampanye Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara virtual, Senin (4/9) malam.
Dia mengatakan kehadiran UU PKDRT yang hampir dua dekade lamanya merupakan harapan dari masyarakat Indonesia terutama para korban KDRT. Menurutnya, para korban menginginkan UU PKDRT menjadi salah satu jalan memperoleh keadilan dan perlindungan.
"Apalagi KDRT ini berkaitan erat dengan norma agama, budaya, sosial, dan finansial yang begitu kompleks sehingga KDRT dianggap sebagai kasus yang terjadi di ruang pribadi dan sukar untuk diungkapkan di muka umum," jelasnya.
Ninik mengungkapkan, tantangan dan hambatan seperti itulah yang juga mendasari penyelenggaraan rangkaian Kampanye Jelang Dua Dekade Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Like, Share, Comment:
DPR Usul Agar Pemerintah Susun Standar Nasional Pengasuhan di Pesantren untuk Cegah Kekerasan
14 Jul 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!