Bawaslu Sebut Wilayah di Luar Negeri Rawan Kecurangan

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada beberapa wilayah di luar negeri yang rawan kecurangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ada beberapa wilayah luar negeri yang jadi perhatian khusus Bawaslu. Pertama daerah yang potensial pemilih besar, yakni Kuala Lumpur," ujar Bagja dalam Peluncuran 'Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri' di Jakarta, Kamis (31/8).

Ia mengatakan wilayah pertama adalah Kuala Lumpur, Malaysia dengan jumlah pemilih terbanyak. "Wilayah ini pernah terindikasi kecurangan, sebab Bawaslu pernah meminta pemberhentian Deputy Chief in Mission (DCM) yang pada saat itu menjadi panitia pengawas luar negeri karena ada indikasi melanggar aturan. Orang tersebut akhirnya diberhentikan," katanya.

Selain Kuala Lumpur, Bagja juga menyebut beberapa wilayah negara lainnya seperti Jeddah, Hong Kong karena antrean pemilih yang panjang. Bagja juga mengatakan pelaksanaan Pemilu di Kota Sydney, Australia juga tercatat pernah bermasalah.

"Ada beberapa wilayah, yang paling agak bermasalah memang Kuala Lumpur pada saat itu. Jadi kami minta kepada KPU, terhadap panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang hadir di sana untuk bisa mengawasi dengan baik," katanya.

"Untuk wilayah Sydney karena ada WNA yang berkebangsaan Indonesia. WNA itu ikut antrean di wilayah TPS hingga membuat gaduh. Jadi, itulah yang membuat Sydney gaduh," tambah dia.