ICMI Dorong Penyempurnaan PPDB Zonasi

JAKARTA - Ketua Orda Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jakarta Selatan, Rhesa Yogaswara, mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong penyempurnaa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi. Hal tersebut mengingat banyakketidakpuasan dari orang tua dari calon peserta didik dan juga calon peserta didik tersebut.

"Salah satu pilihan solusi yang bisa ditempuh adalah dengan mengeluarkan suatu formulasi yang kemudian dinaikkan ke dalam tataran kebijakan," ujar Rhesa, dalam Dialog Publik PPDB Sistem Zonasi, di Jakarta, Kamis (24/8).

Dia menjelaskan, kelebihan sistem zonasi adalah memungkinkan orang-orang terdekat di sekolah tersebut untuk mengenyam pendidikan lebih besar. Di sisi lain, kekurangannya adalah orang-orang pintar yang memiliki jarak tempuh lebih jauh dari sekolah yang diinginkan jadi terabaikan.

"Merupakan Suatu hipotesa bahwa sistem zonasi ini masih dirasakan sebagai suatu hal yang tidak diharapkan oleh orang tua dari calon peserta didik dan juga calon peserta didik tersebut," jelasnya.

Rhesa mengungkapkan, beberapa tantangan dalam PPDB sistem Zonasi yaitu peta koordinat kurang tepat sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat.

Selain itu, kata dia, PPDB sistem Zonasi rentan kelebihan kapasitas. Menurutnya, pemerintah daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah.

"Ketiga, manipulasi wali murid. Sistem ini disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan," tambahnya.

Sekolah Swasta

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Sonny Juhersoni, mengatakan,untuk memperluas daya tampung, Dinas Pendidikan DKI juga bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menggelar PPDB Bersama. Tahun ini, total ada 257 sekolah swasta dengan kuota 6.909 yang ikut dalam program ini. "Jadi siswa dibiayai sekolahnya sampai selesai, tapi tidak boleh pindah," terangnya.

Wakil Ketua ICMI Jakarta Selatan, Dimas Dwi Ananto, menerangkan,penyempurnaan kebijakan ini mampu menstimulus sekolah swasta yang ada agar semakin aktif terlibat dalam implementasi PPDB. Dia berharap, kebijakan tersebut mampu melahirkan sekolah-sekolah swasta baru yangdinisiasi oleh pelaku usaha yang bergerak di sektor pendidikan.

"PPDB Zonasi masih bisa disempurnakan dengan mongkolaborasikan sekolah swasta dapat terlibat secara aktif dalam penerapan kebijakan PPDB. Bahkan perlu adanya kebijakan yang mampu menstimulus lahirnya sekolah-sekolah swasta baru yang mampu menjawab masalah kapasitas," ucapnya.