Wapres Perintahkan Alternatif Penyaluran Bantuan ke Kabupaten Puncak

Doc: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ket. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di provinsi Papua Tengah yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mafud MD, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Wakapolri Komjen Pol. Agus Adrianto, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto di kediaman resmi wapres, Jakarta, Rabu (2/8).

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sedang mencari cara alternatif untuk mengatasi masalah cuaca buruk dalam penyaluran bantuan ke Kabupaten Puncak, Papua Tengah, hingga mengakibatkan gagal panen dan membuat warga kesulitan mendapat bahan pangan.

"Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang ini memang menjadi kendala yang sedang dicari solusinya; selain (dengan) dipanggul ini, apa lagi solusinya," kata Ma'ruf Amin di kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu.

Ma'rufAmin menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Provinsi Papua Tengah.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Papua serta dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Wakapolri Komjen Pol. Agus Adrianto, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, dan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto.

"Pertemuan hari ini untuk mengevaluasi keadaan di Papua Tengah, di daerah Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Seperti diketahui, bahwa sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem; dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca," kata Ma'rufAmin.

Kekeringan terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, hingga menyebabkan warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih dan enam warga meninggal dunia. Keenam korban yang diduga meninggal karena diare dan dehidrasi tersebut meliputi lima orang dewasa dan seorang bayi meninggal dunia.

"Mengenai bantuan, pertama, sekarang ada tanggap masa darurat yang ditetapkan satu minggu. Kami sepakat ini akan ditambah. Kami sepakat ditambah menjadi dua minggu. Itu yang pertama nanti kami evaluasi lagi," tambah Ma'ruf.

Sementara itu, pengiriman bantuan ke dua distrik tersebut juga sedang berjalan meski mengalami masalah.

"Pertama, soal kendala cuaca. Ini sebenarnya semua logistik sudah tersedia, tetapi ada masalah cuaca; dan kedua, distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses, sehingga harus dipanggul, ya. Jadi, itu persoalan," jelasnya.

Selain masalah penyaluran bantuan, rapat tersebut juga membahas soal penanganan kesehatan masyarakat di dua distrik.

"Untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, pertama, untuk kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak, kami mengantisipasi dari satu daerah yang kami antisipasi; tetapi saya juga minta antisipasi daerah-daerah lain, sehingga apabila terjadi (kejadian serupa), kami sudah siap," katanya.

Ma'ruf Amin pun mengaku Pemerintah menyiapkan aparat, termasuk TNI, untuk bersiap segera mengirimkan bantuan bila cuaca sudah membaik.

"Kami persiapkan saja untuk mengantisipasi apabila cuaca tidak baik, maka memang tidak mungkin ada jalan lain (untuk distribusi). Namun, kami siap sehingga apabila cuaca dalam keadaan baik kita siap untuk pengirimannya," ungkapnya.

Berdasarkan laporan BNPB, Pemerintah Kabupaten Puncak juga mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan, meliputi 4.000 paket makanan siap saji, 4.000 paket makanan anak, 2.000 paket lauk pauk siap saji, 500 lembar tenda gulung, 25 kardus sarden, 32 kardus kornet, 83 kardus sosis, 15 kardus abon sapi, 18 kardus biskuit, 3.000 pakaian seragam sekolah anak, 4.000 pakaian dewasa, 4.000 lembar celana dewasa, serta 4.000 lembar selimut.