Cegah TPPO, Masyarakat Diminta Waspadai Modus-modus Perdagangan Orang

Doc: ANTARA/ Anita Permata Dewi

Ket. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati (tengah) di sela-sela acara "Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang" di Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Jakarta - Cegah TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta masyarakat untuk mewaspadai modus-modus dalam tindak pidana perdagangan orang, yang diantaranya penipuanonline, iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, hingga tawaran beasiswa.

"Iming-iming pekerjaan, tawaran beasiswa, bahkan saat ini sudah menggunakan teknologi untuk mendapatkan keuntungan instan melaluionline scammingatau judionlinedan mulai merambah ke beberapa daerah di Indonesia," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati dalam acara "Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia" di Jakarta, Minggu.

Ratna Susianawati mengatakan Indonesia tercatat menjadi negara asal perdagangan orang dengan tujuan ke sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi dan kemiskinan.

"Perdagangan orang tidak hanya menggunakan modus pengiriman pekerja migran, seringkali TPPO beririsan dengan masalah pekerjaan sehingga akhirnya banyak yang menjadi korban TPPO dengan diawali iming-iming pekerjaan melalui rekrutmen sebagai calon pekerja migran khususnya di luar negeri," katanya.

Ratna Susianawati memaparkan bahwa di banyak kasus TPPO, pelaku kerap memanfaatkan teknologi, mulai dari proses rekrutmen, periklanan, bahkan manajemen keuangan dari bisnis pelaku pun dilakukan secaraonline.

Saat ini, pelaku TPPO tidak hanya menyasar orang dengan tingkat pendidikan rendah, namun juga orang yang berpendidikan tinggi.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat dari tahun 2020-2022 terdapat 1.418 kasus TPPO dengan korban sebanyak 1.581 orang.

Selain itu, TPPO juga tidak hanya menimbulkan korban manusia secara fisik, tapi juga secara ekonomi, sebagaimana dikutip dari data Global Financial Integrity tahun 2017 yang menunjukkan bahwa rata-rata kerugian sekitar Rp1,6 triliun dihasilkan dari kegiatan-kegiatan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan orang.