Skema Distribusi Gas Melon Harus Segera Diubah

JAKARTA - DPR RI mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) secepatnya mengubah skema penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) lantaran sistem distribusi terbuka saat ini rentan disalahgunakan. Saat ini, kelangkaan elpiji tabung melon itu terjadi di sejumlah daerah sehingga menuai komentar dari Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan sistem distribusi terbuka seperti sekarang ini memungkinkan terjadinya kasus salah sasaran atau tak tepat sasaran. "Terutama pada tingkat end user. Misalnya, mereka yang tidak berhak justru turut membeli gas melon. Bahkan tidak sedikit di lapangan, orang kaya membeli LPG 3 kg dengan menggunakan mobil," tegas Mukhtarudin dikutip dari laman resmi DPD RI, Rabu (26/7).

Padahal lanjutnya, sudah jelas, gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Namun kenyataannya, banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon.

"Nah, kondisi tidak tepat sasaran ini yang sering menjadikan gas melon langka. Jatah yang seharusnya dipakai orang miskin justru dibeli orang kaya. Orang kaya bisa membeli sekaligus 2-3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa," ujarnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan itu. "Pemerintah harus memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, maupun faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Sehingga ada upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah tersebut. Tentu bekerja sama dengan pemda setempat," ungkap Mukhtarudin.

Tak hanya itu, dia juga mendesak Pertamina memastikan distribusi gas elpiji 3 kg sesuai jumlah dan harga yang ditetapkan. Pasalnya, gas LPG 3 kg ini merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO). Karena itu, distribusi yang dilakukan juga sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.

Konsumsi Meningkat

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan konsumsi elpiji khusus tabung gas melon saat ini meningkat. Namun, Pertamina terus berkomitmen menjaga pasokan agar tetap aman.

"Pada Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar dua persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian, ketersediaan elpiji 3 kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal," ungkap Nicke.

Demi menjaga stok elpiji, Nicke mengatakan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok elpiji efektif langsung ke masyarakat," ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

"Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan elpiji subsidi terhadap total elpiji angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu, kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran," ungkap Nicke.