Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kemenkeu Kembalikan Lebih Bayar Pajak Rp7,3 Miliar

📅 Senin, 24 Jul 2023, 16:21 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kemenkeu Kembalikan Lebih Bayar Pajak Rp7,3 Miliar Doc: ANTARA/Imamatul Silfia
Ket. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (24/7/2023).

JAKARTA - Kementerian Keuangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada 1.895 wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dengan nilai sebesar Rp7,3 miliar.

Hal itu menyambung peraturan baru penyelesaian restitusi WP OP dengan nilai lebih bayar pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Rp100 juta yang semula dilakukan pemeriksaan hingga satu tahun menjadi paling lama 15 hari kerja.

"Jumlah SPT PPh Orang Pribadi yang lebih bayarnya mencapai Rp100 juta ada 15.419 orang dengan total nilai restitusi mencapai Rp56,32 miliar. Sampai hari ini, kami telah mengembalikan ke 1.895 wajib pajak sebesar Rp7,3 miliar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (24/7).

Ketentuan mengenai penyederhanaan proses restitusi tertuang dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang berlaku sejak 9 Mei 2023.

Kebijakan tersebut berlaku untuk WP Orang Pribadi (OP) yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) OP sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.

Sri Mulyani menjelaskan terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam menyederhanakan proses restitusi.

Pertama, memberikan layanan restitusi serta membantu cashflow WP yang lebih sederhana, mudah, dan cepat.

Kedua, membuat proses restitusi dilakukan dengan intervensi serta interaksi tatap muka yang lebih sedikit. Dengan begitu, akuntabilitas proses restitusi diharapkan dapat lebih terjaga dan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) secara signifikan. Dalam mendorong hal itu, Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan sosialisasi agar WP dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara optimal.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Advertisement
11 Event Jakarta September 2026 Wajib Masuk List, Ada Festival Dessert hingga Konser Musik

11 Event Jakarta September 2026 Wajib Masuk List, Ada Festival Dessert hingga Konser Musik

11 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.