Anggaran Penanganan 'Stunting' Harus Tepat Sasaran

SUMATERA SELATAN - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta anggaran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang ditujukan untuk penanganan stunting (kekerdilan) ditandai agar penyaluran dan peruntukannya tepat sasaran.

"Anggaran yang ada di berbagai kementerian dan lembaga kita (pemerintah) minta diberi tanda ya ini untuk stunting, sehingga anggaran itu tidak boleh digunakan untuk yang lain," kata Wapres di Banyuasin, Sumatra Selatan, Kamis (6/7).

Wapres meminta agar anggaran penanganan stunting betul-betul digunakan dengan baik agar upaya penurunan angka kekerdilan pada anak itu betul-betul efektif.

Wapres menekankan perlunya keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk juga pihak swasta untuk ikut bergerak. "Kemudian juga (termasuk) perorangan-perorangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, remaja, TNI/Polri," terang Wapres.

Ia juga mendorong agar daerah-daerah dengan angka stunting tinggi menduplikasi cara-cara yang dilakukan daerah-daerah yang telah berhasil signifikan menurunkan angka stunting.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan kepada jajarannya agar anggaran penanganan stunting digunakan sesuai peruntukannya.

Presiden Widodo mencermati ada anggaran penanganan kekerdilan pada anak dalam jumlah besar, yang justru digunakan untuk perjalanan dinas, rapat hingga hal-hal lain di luar stunting. Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting dari 21,6 persen saat ini menjadi 14 persen ada 2024.

Evaluasi Program

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat dan bersinergi untuk mewujudkan target nihil kasus stunting di Indonesia.

Bamsoet, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, juga meminta pemerintah secara berkala mengevaluasi seluruh program yang telah dilakukan berkaitan dengan penanganan stunting. "Serta menyusun strategi dalam mengimplementasikan program pengentasan stunting di lapangan, sehingga ada progres positif dan signifikan dalam penanganan tengkes," harap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan air bersih, perbaikan sanitasi, menggencarkan imunisasi dasar lengkap, dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk menumbuhkan pemahaman ASI eksklusif dua tahun, hingga kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dan anak-anak pada seribu hari pertama kehidupan. "Karena hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan dan penanganan stunting," terang Bamsoet.

Lebih lanjut, kepada pemerintah daerah, Bamsoet meminta agar realisasi anggaran untuk penanganan stunting disalurkan tepat sasaran dan tepat guna. "Agar target zero stunting pada tahun 2024 bisa menyeluruh terjadi di tiap wilayah Indonesia," ujarnya.

Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di Tanah Air. "Agar generasi penerus bangsa, utamanya dalam generasi emas 2045, memiliki jiwa dan raga yang berkualitas," imbuh Ketua MPR.