Kerusakan Ekosistem Laut Harus Dibenahi

JAKARTA - Komitmen pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan menjadikan ekonomi biru atau blue economy sebagai sumber pertumbuhan baru tak boleh hanya di atas kertas semata. Rencana tersebut harus diikuti dengan praktik di lapangan sebab tak terbantahkan saat ini ekosistem laut RI banyak yang rusak.

Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan Bappenas ini selalu tiga langkah di depan, tetapi kejauhan dan selalu melompati beberapa tahapan. "Untuk menuju ekonomi biru itu tidaklah mudah dan perlu tahapan yang tidak singkat," tandas Huda di Jakarta, Selasa (4/7) merespons pernyataan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Pertama, terang Huda, pemerintah perlu mengimplementasikan pelestarian terumbu karang yang saat ini banyak rusak sehingga ekosistem ikan laut bisa diperbaiki. Kedua, nelayan kecil tidak punya pilihan untuk mendapatkan penghasilan yang layak karena keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki.

Dia mencontohkan kapal dengan storage yang bagus untuk menyimpan barang, makanya marak praktik transhipment di atas laut. Hasilnya dibawa ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah kepada nelayan.

"Ketiga, tempat pelelangan dan pelabuhan perikanan masih kurang memadai," ucapnya.

Ekonomi biru atau blue economy diyakini sebagai potensi mesin pertumbuhan baru negara-negara Asia Tenggara (Asean). Sebab, potensi lautnya sangat besar dan akan menyerap banyak tenaga kerja.

Tingkatkan Kesejahteraan

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam Asean Blue Economy Forum 2023 di Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung, Senin (3/7), mengatakan Asean membutuhkan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Suharso, ekonomi sebagian negara anggota Asean masih berstatus negara berpendapatan menengah ke bawah. Pada 2021, ada lima negara yang berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.

Tiga negara tergolong berpenghasilan menengah ke atas, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang masih terjebak status pendapatan menengah selama 13 tahun. "Hanya Brunei Darussalam dan Singapura yang berstatus berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, transisi ke ekonomi biru memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan PDB sambil mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) di Asean," katanya.

Indonesia, terangnya, berkomitmen mewujudkan kerangka ekonomi biru Asean karena lautan di kawasan itu menyumbangkan 2,5 persen dari permukaan seluruh lautan. Di dalam kawasan Asean sendiri, lautan (water area) mencakup 66 persen dari total luas keseluruhan.

Perairan di Asia Tenggara juga menyumbang 15 persen dari perikanan global dan ada 625 juta orang yang bekerja di sektor terkait kelautan. "OECD memperkirakan nilai tambah output ekonomi laut global akan berlipat ganda dalam 20 tahun, yaitu dari 1,5 triliun dollar AS pada 2010 menjadi 3,0 triliun dollar AS pada 2030," kata Suharso.