Belajar dari Thailand, Bagaimana Partai Anak Muda Kalahkan Militer dan Konservatif

Mengusung Pita sebagai figur utama partai adalah langkah cerdas yang dilakukan oleh MFP, terutama dalam hal menarik pemilih pemula.

Selain sosok, program juga menjadi nilai jual lain bagi MFP. Ekonomi, infrastruktur dan demokrasi menjadi fokus utama program-program yang mereka tawarkan.

Dalam bidang ekonomi, MFP menawarkan penurunan tagihan listrik, kenaikan upah mulai dari 450 Bath (Rp 189.372) per tahun, tunjangan masyarakat - anak-anak 1.200 Bath (Rp 504.993) per bulan dan dewasa 3.000 Bath (Rp 1.262.483) per bulan - legalisasi kasino dan judi online serta janji akan membuka 1.000.000 lapangan pekerjaan. Dalam bidang infrastruktur, MFP berjanji menyediakan bus listrik di setiap provinsi dan membatasi emisi gas rumah kaca.

Nilai jual yang paling berbeda terletak pada janji demokrasi yang ditawarkan MFP, yaitu pemerintahan yang transparan, pemilihan gubernur di setiap provinsi, penghapusan wajib militer dan jaminan tidak ada lagi kontrol militer dalam perpolitikan Thailand.

Jika dibandingkan dengan partai-partai lain, program-program MFP jelas lebih terukur dan ramah bagi pemilih pemula.

Selain itu, MFP berhasil menangkap keresahan masyarakat, khususnya kaum pelajar, yang sudah jenuh dengan kepemimpinan militer dan menginginkan demokrasi yang sesungguhnya. Melalui program "Say No to 3P" atau anti Pom-Prawit, Pok-anuphong, Paryuth - tiga figur yang dapat dikatakan sebagai representasi militer dan telah berkuasa hampir satu dekade lamanya.

Tidak hanya itu, MFP menjadi satu-satunya partai yang menjanjikan revisi Undang-Undang Lese Majeste, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang 112, yang selama ini dianggap sebagai alat untuk membungkam dan merampas kebebasan berbicara rakyat Thailand.

Dengan program-program tersebut, MFP berhasil menjadi pembeda dengan menciptakan "musuh bersama", yaitu kepemimpinan militer. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap yang jelas sebagai partai pro demokrasi dan antimiliterisme.

Tantangan Pita menjadi Perdana Menteri

Meskipun mendapatkan perolehan kursi terbanyak, upaya MFP untuk mengantarkan Pita menjadi Perdana Menteri tidak akan mudah. Tantangan berikutnya untuk MFP adalah harus memenuhi suara mayoritas (50+1) parlemen, baik suara Parlemen (Lower House) yang berjumlah 500 anggota maupun Senat (Upper House) yang, sejak diberlakukannya konstitusi 2017, berjumlah 250 anggota yang ditunjuk oleh militer.

Total dukungan yang harus MFP dapatkan minimal adalah 376 kursi. Mereka sudah mengamankan 152 kursi, sehingga hanya perlu berkoalisi dengan partai lain atau dengan senat untuk mengumpulkan 224 kursi lainnya. Namun, ini akan sulit bagi MFP karena untuk mendapatkan dukungan dari senat, mereka harus berkoalisi dengan orang-orang militer.

Terlepas terpilihnya atau tidak Pita sebagai Perdana Menteri, dambaan akan adanya pemimpin muda yang akan membatasi ruang gerak monarki dan aktivitas militer dalam politik telah Thailand dapatkan.

Pelajaran untuk Indonesia