Perubahan Iklim Memaksa Warga Pantura 'Bedol Desa', Program Relokasi Tak Jelas

Muhammad Soufi Cahya Gemilang, Resilience Development Initiative (RDI)

Pada 2019, seluruh penduduk dari Dusun Simonet, Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan, harus berbondong-bondong mengungsi dari rumah. Banjir rob menggenangi bangunan-bangunan di dusun yang dulu terkenal dengan produksi melatinya. Garis pantai yang dulu berjarak 1 km dari rumah warga telah terkikis. Kini, rumah mereka tepat berada di bibir pantai.

Banjir rob serta abrasi yang terjadi lagi pada 2020 dan 2021 membuat warga harus mengubur impian untuk kembali ke rumah. Saat ini, banyak warga Dusun Simonet yang berpencar ke berbagai wilayah karena desa mereka tenggelam. Meski dusun ini terancam 'hilang' dari peta, tidak ada kejelasan seputar program relokasi warga dari pemerintah.

Tak hanya Dusun Simonet, fenomena kehilangan ruang hidup dan perpindahan massal akibat perubahan iklim (disebut juga migrasi iklim) juga terjadi di beberapa daerah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa. Misalnya, sekitar 273 bidang tanah milik warga di tiga desa di pesisir Sayung, Demak, hilang akibat abrasi.

Seiring tahun berlalu, risiko semakin besar. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan Indonesia berada dalam urutan tiga teratas sebagai negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim. Menurut ADB, sekitar 1,4 juta warga akan terdampak banjir ekstrem pada 2035-2044. Sekitar 4,2 juta warga (terutama di pesisir) bakal terimbas banjir permanen pada 2070-2100 sehingga keberadaan rumah mereka terancam.

Sayangnya, risiko gelombang migrasi yang membesar tak berbanding lurus dengan kebijakan maupun program yang memadai. Saya mendapati persoalan perpindahan warga tidak termuat dalam kebijakan serta aturan di Indonesia. Ketiadaan regulasi ini akhirnya berdampak pada upaya penanggulangan migrasi di lapangan dan hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

Absennya urusan migrasi iklim

Saya menelaah Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Peta Jalan Target Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (Roadmap NDC).

Dokumen RAN-API berfungsi untuk mendetailkan strategi dan langkah intervensi terhadap dampak perubahan iklim dari berbagai sektor. Sementara itu, Roadmap NDC adalah dokumen referensi target dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Masing-masing terbit pada 2014 dan 2016.

Dalam RAN-API, pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan di empat sektor: ekonomi, ekosistem, kesehatan, dan wilayah khusus (perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil). Penekanan terhadap peningkatan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang adaptif menjadi strategi dominan, terutama di bagian ekosistem dan wilayah khusus.

Sayangnya, mobilitas warga akibat perubahan iklim masih belum hadir di dalam kerangka kebijakan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam laporan para peneliti yang mengkaji RAN-API, dokumen tersebut masih berfokus di dimensi teknis dan fisik (seperti infrastruktur) dari adaptasi terhadap perubahan iklim.

Isu migrasi iklim juga belum banyak dibahas dalam pembahasan ilmiah di Indonesia. Hanya ada satu mengenai fenomena ini, yaitu di Lombok dan satu studi yang berupaya mempelajari pola migrasi iklim di Indonesia. Studi yang kedua sendiri masih menggunakan data pengungsi bencana alam dari Internally Displacement Monitoring Center (IDMC) yang tidak spesifik membedakan tipe bencana penyebab relokasi.

Bagaimana dampaknya?

Ada tiga dampak akibat absennya urusan perpindahan warga dalam kebijakan pemerintah.