Ketimpangan Begitu Nyata, Keadilan Sosial Harus Diwujudkan dari Desa

Keadilan Sosial

Secara terpisah, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan masalah keadilan sosial masih menjadi momok bagi pemerintah saat ini. Semangat ungkapan untuk membangun dari pinggiran dan dari akar rumput belum sepenuhnya berjalan. Fakta menunjukkan masih cukup terlihat ketimpangan antara masyarakat desa dan masyarakat kota.

"Rencana pembangunan di desa berupa infrastruktur dan sarana umum lainnya belum berjalan maksimal. Hal ini mengarah pada dua kemungkinan anggaran yang tidak teralokasikan dengan baik atau sumber daya manusia yang mengelola anggaran belum mumpuni," kata Siprianus.

Masih lebarnya ketimpangan antara desa dan kota juga terlihat pada masih tingginya animo masyarakat desa yang hijrah ke kota. Selain untuk memperbaiki taraf hidup, desa tidak menyediakan pekerjaan yang layak bagi penduduknya.

"Kalau desa tidak dibangun ekonominya, mereka tidak punya kerjaan dan hijrah ke kota, jadi pengangguran. Bagi pekerja wanita masih mending, bisa menjadi asisten rumah tangga. Sebab itu, pemerintah harus all out membangun desa untuk memberdayakan ekonomi desa. Pemerintah jangan berharap pada investor, karena mereka tidak akan bisa melakukan itu. Mereka itu pendatang, tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat sekitar," kata Siprianus.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Maruf, mengatakan kalau melihat angka rasio dana pihak ketiga (DPK) dibanding penyaluran kredit atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 79,81 persen pada kuartal I-2023, maka hal itu menunjukkan meskipun kinerja bagi perbankan baik, tetapi sesungguhnya uang simpanan masyarakat yang kecil-kecil itu disedot ke pusat.

Dana dari 500,1 juta nasabah itu, bukannya dikembalikan untuk membiayai kegiatan ekonomi mereka, tetapi untuk mendanai usaha para kroni yang banyak ditempatkan di sektor properti. Padahal, properti jelas-jelas menciptakan bubble economy, namun hal itu terus dibiarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau tiga masalah utama bangsa tidak diatasi, RI sulit bangkit karena 98,7 persen penduduknya tidak diberdayakan," kata Maruf.

Ketiga masalah tersebut adalah kebijakan BI dan OJK membiarkan pemberian kredit terkonsentrasi untuk kroni yang menciptakan bubble property, tidak melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap yang harus dibayar hingga 2043 dan terus memelihara kroni kapitalisme dari rezim ke rezim.

Membangun Desa

Berkaitan dengan arah pembangunan, dia mengatakan yang paling bertanggung jawab untuk membangun desa adalah pemerintah, apalagi ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Menteri Koperasi, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian.

"Kalau mereka tidak membangun industri desa, bagaimana bisa maju. Menteri tidak bisa hanya duduk-duduk di kota, tapi harus turun ke desa dan membangun desa. Ketimpangan tidak bisa diperbaiki jika pemerintah tidak turun ke desa dan tidak memaksa bank untuk menjalankan fungsi intermediasi ke desa. Harus ada aturannya, masa labanya dibagi dalam bentuk dividen, ini kan kelewatan. Kalau begitu tidak perlu ada bank," pungkasnya.

Menurutnya, bank harus mengembalikan labanya untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa bank kan menyimpan uang negara melalui APBD dan APBN dengan bunga yang sangat rendah. Namun sayang labanya tidak sampai ke rakyat karena dibagi-bagikan dalam bentuk dividen. Ini harus dihentikan.