Petani Berjuang Sendiri Hadapi Penyusutan Produksi Pangan

Padahal, Pemerintah menjadi aktor penting tidak hanya membuat kebijakan yang pro iklim namun juga mendorong alokasi budget yang memadai sehingga daya ungkit di tingkat petani tercipta dan produksi meningkat. Peningkatan daya saing petani, infrastruktur pendukung, pembiayaan gagal panen, pendampingan, inovasi teknologi dan lainnya bisa didorong menjadi program pemerintah.

Selain itu, diperlukan pula upaya peningkatan produksi pangan yang tidak hanya terfokus pada satu komoditas. Penguatan produksi pangan perlu dikembangkan lebih beragam agar terhindar dari risiko kerawanan pangan.

"Indonesia punya sumberdaya untuk mengembangkan keanekaragaman pangan karen kaya akan sumberdaya genetik dan jenis pangan lokal," kata Said.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi mengatakan selain menangani komoditas pangan, petani selaku produsen harus diperhatikan serius.

"Terkait dengan produksi pangan, tentu petani sebagai pelaku utama juga harus diutamakan pemenuhan hak-haknya. Apalagi Indonesia termasuk negara promotor Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP).

Secara terpisah, Guru Besar Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto mengatakan dalam situasi ancaman perubahan iklim yang mengancam ketersediaan pangan secara global, maka perlu dua langkah yang harus dipercepat.

Di sektor konsumsi, masyarakat didorong untuk tidak hanya tergantung pada satu komoditas utama. Sedangkan, di sisi produksi perlu mencari strategi agar setiap komoditas lebih tahan terhadap kelangkaan air.

"Peringatan PBB memang perlu diantisipasi, namun kalau kita kembali ke alam atau back to nature maka sumber karbohidrat bagi masyarakat, bukan hanya dari beras tetapi bisa dari singkong atau aneka umbian, asal bukan gandum (terigu) yang kita tidak bisa menanamnya dan 100 persen impor," kata Dwijono.

Lahan Subur Terdegradasi

Sementara itu, Dikutip dari Foreign Policy, Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Tang Renjian, baru-baru ini mencatat bahwa, setiap hari, 1,4 miliar penduduk Tiongkok mengonsumsi 700 ribu ton biji-bijian, 98 ribu ton minyak nabati, 1,92 juta ton sayuran, dan 230 ribu ton daging.

Hal itu yang menjadi alasan Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak menjabat pada 2013 lalu memprioritaskan ketahanan dan swasembada pangan, karena sistem politik Tiongkok tetap rentan terhadap kerawanan pangan.

Xi sadar betul kalau kebergantungan pada pangan impor akan melemahkan sistem keamanan nasional Tiongkok. Dia menekankan bahwa "mangkuk nasi rakyat Tiongkok harus selalu dipegang teguh di tangan mereka sendiri dan diisi terutama dengan biji-bijian Tiongkok".