Presiden Jokowi Undang Perusahaan Jepang Investasi di IKN

Doc: ANTARA/Biro Pers Setpres

Ket. Presiden Joko Widodo (kiri) duduk di samping Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat menghadiri Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

Undangan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan berformat CEOMeeting dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang di sela-sela KTT G7 di Hiroshima pada Minggu (21/5).

"Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan senang bekerja dengan Jepang karena kualitasnya bagus, tetapi mengharapkan harganya lebih kompetitif," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan secara daring mengenai pertemuan tersebut, Senin (22/5).

Guna menarik minat investasi Jepang padasektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan IKN, Jokowi meyakinkan mereka bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tahan dari ketidakpastian itu.

Jokowi merujuk data Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2023 dan 5,1 persen tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Terdapat komitmen kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan iklim investasi dan daya saing," kata Retno.

Retno menilai pemerintah Jepang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kerja sama investasi dengan Indonesiayang ditunjukkan dengan kehadiran Penasihat Perdana Menteri Jepang Masafumi MoridalamCEO meeting tersebut.

Kegiatan itu juga diikuti oleh dua lembaga keuangan Jepang (JICA dan JBIC), empat asosiasi pengusaha Jepang (JETRO, JIBH, JBC, J-CODE), dan 24 perusahaan.

Pertemuan tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (MoU) antara Otorita IKN dengan JICA, JBIC, JIBH, JCODE, dan UR, dan 24 dokumen yang menyatakan komitmen awal kerja sama (LoI) antara Otorita IKN dengan perusahaan-perusahaan Jepang.