Jika Akar Masalah Tidak Dibenahi, di 2045 Ekonomi RI Tumbuh Tidak Lebih dari 3 Persen

» Tiongkok bisa jadi contoh yang baik bagi negara Asia Tenggara dalam memberantas kronisme yang menghancurkan negara.

» Keputusan direksi Telkomsel membeli saham GOTO perlu dipertanyakan, apakah karena murni hasil riset atau ada tekanan dari penguasa.

JAKARTA - Indonesia harus membangun sektor riil dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kalau tidak, di 2045, di perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka, kita bisa menjadi negara terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi tidak lebih 3 persen.

Selain membangun sektor riil dan UMKM, tiga akar masalah yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Assia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan juga dengan Vietnam juga harus diselesaikan.

Ketiga akar masalah tersebut adalahkebijakan BI dan OJK yang membiarkan pemberian kredit terkonsentrasi untuk kroni yang menciptakan bubble property, tidak memoratorium pembayaran bunga obligasi rekap yang harus dibayar hingga 2043, dan terus memelihara kroni kapitalisme dari rezim ke rezim.

"Bisa tahan gak kita dengan tumbuh maksimal tiga persen. Ini negara sedang berkembang lho, bukan negara maju koq pertumbuhan ekonominya segitu. Dan bisa jadi jumlah pengangguran kita bisa di atas 50 juta di 2045 nanti,' kata Direktur Swara Nusa Institute, Iranda Yudhatama ketika dihubungi di di Jakarta, Kamis (18/5).

Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif yang saat ini melimpah, di 2045 nanti akan menurun. Tren di dunia juga seperti itu. Bahkan di Tiongkok penurunannya lebih cepat lagi. Diramalkan pada 2050 penduduk Tiongkok berkurang separuh, selain karena tingkat kelahiran yang rendah, juga sebelumnya ada dugaan penggelembungan jumlah penduduk.

Bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi RI jika penduduk usia produktif di 2045 menurun tajam. Saat ini, saat RI mengalami bonus demografi, dari konsumsi saja, penduduk usia produktif memberi kontribusi sekitar dua persen pertumbuhan nasional. "Kalau sekarang pertumbuhan kita sekitar lima persen, tanpa penduduk usia produktif, pertumbuhan ekonomi nasional tinggal kurang dari tiga persen," katanya.

Menurutnya, pemerintahan sekarang juga harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini. "Mereka tidak bisa lepas tanggung jawab. Tidak bisa bilang itu bukan tanggung jawab saya karena mereka tidak membasmi akar masalahnya," katanya.

Iranda jua menyinggung soal demokrasi prosedural dan elektoral berbiaya tinggi hanya menghasilkan praktik oligarki, korupsi, dan kolusi. Sudah saatnya, praktik tersebut diakhiri dan digantikan dengan demokrasi substantif dan deliberatif yang memberikan hak rakyat dalam bersuara (voice) bukan sekadar vote.

Berbalik Jadi Beban Negara

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan, bonus demografi yang menguntungkan Indonesia karena banyaknya penduduk usia produktif bisa berbalik jadi beban negara yang berkepanjangan, kalau semua komponen bangsa tidak bersama-sama mencabut akar masalah bangsa, yaitu kronisme yang selama ini menghisap habis kekayaan negara.

"Praktik kroni dan oligarki di Indonesia masih merajalela dan masuk ke setiap sektor vital pada lembaga negara. Mereka bahkan bisa membeli aparat penegak hukum, sehingga praktik-praktik perburuan rente (rent seeking) yang dijalankan praktis sama sekali tidak tersentuh sekalipun itu menabrak berbagai aturan," kata Siprianus.

Bahkan yang paling fatal, mereka bisa memengaruhi lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat aturan yang menguntungkan mereka seperti kebijakan pembagian dividen yang tidak terbatas. Akibatnya, bank-bank yang ada, keuntungannya habis dibagi ke para kroni sebagai pemegang saham yang pada akhirnya bank tidak mempunyai kapasitas modal lagi untuk menjalankan fungsi intermediasi khususnya menyalurkan pembiayaan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kalau hukum bisa dibeli, tinggal tunggu negara akan mati. Begitu pula kalau BI dan OJK membesarkan bank tapi dengan membiarkan bank membagi dividen semaunya, sama saja membiarkan satu bangsa mati," kata Siprianus.