Krisis Myanmar Dominasi Agenda KTT

SINGAPURA - Krisis yang membara di Myanmar akan membayangi pembicaraan antara para pemimpin Asia tenggara di Indonesia pekan ini, karena para pemimpin akan memperbarui seruan untuk mengakhiri kekerasan yang meningkat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan penumpasan berdarah junta terhadap perbedaan pendapat yang memicu kerusuhan sosial dan bencana ekonomi.

Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Asean) telah mencoba untuk memulai rencana lima poin yang disepakati dengan Myanmar dua tahun lalu setelah upaya mediasi untuk mengakhiri kekerasan gagal.

Namun usahanya terhenti karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya, termasuk dengan anggota parlemen yang digulingkan, pasukan pertahanan rakyat antikudeta dan kelompok bersenjata etnis minoritas.

Serangan udara di sebuah desa di kubu pemberontak bulan lalu yang dilaporkan menewaskan puluhan orang, memicu kecaman global dan memperburuk pengucilan junta. Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa krisis tersebut akan menjadi isu utama selama KTT 9-11 Mei di Pulau Flores, Indonesia.

"Blok regional yang beranggotakan 10 negara itu akan sekali lagi mengutuk keras serangan udara itu dan menuntut segera diakhirinya kekerasan dalam pernyataan akhir KTT yang akan dikeluarkan oleh ketua Indonesia tahun ini," menurut draf yang dilihat oleh AFP.

"Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi damai yang berkelanjutan di Myanmar," demikian isi dari draf pernyataan tersebut.

Myanmar tetap menjadi anggota Asean tetapi telah dilarang ikut serta di KTT tingkat atas karena kegagalan junta untuk menerapkan rencana perdamaian.

Diplomasi Senyap

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, pada Jumat (5/5) lalu mengatakan bahwa Indonesia menggunakan diplomasi senyap untuk berbicara dengan semua pihak yang berkonflik di Myanmar dan memacu upaya perdamaian baru.

Sementara itu mantan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan krisis yang memburuk merupakan ancaman eksistensial bagi ASEAN.

Marty mendesak blok untuk berbuat lebih banyak atau berisiko dikesampingkan karena negara lain, seperti Tiongkok dan masing-masing negara anggota Asean, dalam memimpin dalam upaya menyelesaikan situasi.

"Asean harus secara terbuka mengundang Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang didominasi oleh anggota parlemen dari partai pimpinan Aung San Suu Kyi, ke pertemuan Asean untuk membuat junta merasakan konsekuensi dari sikap keras kepala mereka.

"Kami dituntun untuk percaya bahwa ada beberapa diplomasi senyap yang terjadi, tetapi tidak bisa terlalu diam sehingga menjadi keheningan yang memekakkan telinga," kata Marty kepada AFP. AFP/I-1