Kantor Pemerintah Diminta Tunda Pelaksanaan Halalbihalal

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim mengeluarkan instruksi agar seluruh kantor pemerintah menunda pelaksanaan halalbihalal Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.

Pengumuman itu dikeluarkan Mahfud melalui unggahan di akun Instagram resmi, @mohmahfudmd, pada Senin (24/4), di mana dia menginstruksikan agar kantor pemerintah baru mulai melakukan kegiatan halalbihalal dan sejenisnya pada pekan kedua setelah Idul Fitri.

"Semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga non-kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan halalbihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," demikian tulis Mahfud dalam unggahannya.

Seperti dikutip dari Antara, Mahfud secara spesifik menyebut bahwa pekan pertama setelah Idul Fitri, yakni 24 hingga 30 April 2023 dan selama periode tersebut, kantor pemerintah diinstruksikan tidak menggelar kegiatan halalbihalal dan sejenisnya.

"Pada pekan pertama (tangga 24-30 April 2023) supaya tidak diadakan acara halalbihalal dan lain-lain (Syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," tulis Mahfud lagi.

Mahfud juga menyatakan segera mengirimkan surat resmi ke kantor pemerintah yang meliputi kementerian/lembaga non-kementerian, BUMN, TNI, dan Polri.

Ubah Jadwa Cuti

Pemerintah sebelumnya telah mengubah jadwal cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dari sebelumnya 21-26 April 2023 menjadi 19-25 April 2023.

Perubahan itu belakangan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB yang terbit 29 Maret 2023.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menghindari melakukan perjalanan arus balik pada puncak arus balik Lebaran 2023 yang diprediksi berlangsung 24-25 April 2023 guna memecah penumpukan orang dan kendaraan.

Presiden Jokowi menyarankan masyarakat untuk mengundur jadwal perjalanan arus balik setelah 26 April 2023 bagi kalangan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, maupun pegawai swasta yang mekanisme liburnya dapat diatur seperti cuti tambahan.

Sebelumnya, Mahfud MD mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik untuk tak abai dengan protokol kesehatan (prokes), menyusul adanya varian baru Covid-19 Arcturus dan peningkatan kasus positif.

"Saya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam minggu terakhir ini mengingat di berbagai negara kasus Covid-19 meningkat lagi," kata Mahfud.